DPRD Sarankan Satgas PHLT Diberi Anggaran Khusus

DPRD Sarankan Satgas PHLT Diberi Anggaran Khusus

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, melantik Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) Provinsi Jawa Barat.(Foto:jabarprov)

Bandung -DPRD Jawa Barat menyarankan agar Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) yang baru dikukuhkan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dibekali dengan anggaran khusus untuk menunjang operasional mereka .
 
"Satgas ini harus dibekali anggaran yang gede, tapi anggaran dari mana, makanya kita usulakan di APBD perubahan atau murni," kata Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Ali Hasan di Gedung Sate Bandung, Selasa (20/1/2015).
 
Ia menuturkan, selama ini anggaran satgas tersebut ada di setiap pihak terkait seperti di BPLHD dan Dinas Permukiman dan Perumahaan Jawa Barat.
 
"Di BPLHD sudah ada sekitar Rp5 miliar. Tapi kan enngak cukup, itu untuk operasional," kata dia.
 
Pihaknya khawatir jika tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai maka kinerja satgas tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal.
 
Ketika ditanyakan berapa anggaran ideal yang dibutuhkan satgas tersebut, politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut kurang mengetahuinya.
 
Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu itu diberikan kantor khusus.
 
"Kepada Pak Gubernur saya tadi sampaikan harus ada tempat atau kantor resminya, di mana kantornya. Kan kalau pelaksanaan (pengukuhannya) sudah, lalu tinggal anggarannya," katanya.
 
Lebih lanjut ia berharap keberadaan satgas tersebut bisa mengurangi pelanggaran hukum di bidang lingkungan di Jawa Barat.
 
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di wilayah Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa.
 
"Saya gubernur Jabar mengukuhkan saudara-saudara sebagai Satgas Penegakan Hukum Lingkungan di Jawa Barat. Saya percaya anda semua bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya," kata Ahmad Heryawan.
 
Pengukuhan satgas tersebut ditetapkan melalui keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/kep.1836-hukham/2014 tanggal 31 Desember 2014. (AY)
.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,