Yingluck Shinawatra Kecam Pemakzulan atas Dirinya

Yingluck Shinawatra Kecam Pemakzulan atas Dirinya

Perdana menteri tersingkir Thailand, Yingluck Shinawatra.(Foto:Net)

Bangkok  - Perdana menteri tersingkir Thailand Yingluck Shinawatra, Kamis (22/1) mengecam pemakzulan terhadapnya menjelang pemungutan suara. Sebab, hal itu kemungkinan mengarah ke pelarangan baginya berkiprah dalam politik selama lima tahun, dan memperburuk perpecahan di negara itu.

Yingluck, perempuan pertama perdana menteri Thailand, yang juga saudara perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra digulingkan dari kursi perdana menteri melalui keputusan bermasalah pengadilan, tak lama sebelum militer melakukan kudeta pada Mei.

Ia menghadapi pemakzulan oleh Majelis Legislatif Nasional yang dipilih junta pada Jumat, terkait program populis subsidi beras di era pemerintahannya. Ini yang mengalirkan dana segar hingga miliaran dolar ke basis pendukungnya di kawasan pedalaman dan memicu protes, yang kemudian membuat pemerintahannya jatuh.

Yingluck tiba di Gedung Parlemen di Bangkok yang dijaga ketat polisi, ditemani sejumlah anggota partainya, demikian seperti dilaporkan AFP.  "Tidak ada posisi bagi saya untuk dilengserkan karena Mahkamah Konstitusional sudah menurunkan saya sebagai perdana menteri," katanya kepada anggota parlemen.
 
Dia mengatakan, dirinya tidak seharusnya dimakzulkan atas pelanggaran konstitusi yang sudah tidak berlaku lagi di bawah pemerintahan junta. Yingluck juga membela skema subsidi beras itu sebagai upaya membantu golongan miskin di kawasan pedalaman, yang dulu hanya menerima dana pemerintah dalam proporsi kecil.

"Saya tidak korup, saya tidak pernah sembrono," katanya. Ia pun mendesak anggota parlemen untuk mempertimbangkan kasusnya dengan penuh keadilan dan "tanpa diarahkan oleh siapapun". Persetujuan atas pemakzulan perlu mendapat tiga perlima suara dari 220 anggota dewan saat mereka menggelar pertemuan, Jumat.

Vonis bersalah akan membuatnya secara otomatis dilarang aktif dalam politik selama lima tahun dan berisiko menimbulkan kemarahan pendukung keluarganya, kelompok Baju Merah yang melemah sejak kudeta terjadi.

Para pengamat menilai, langkah pemakzulan merupakan upaya terakhir elit kerajaan Thailand dan militer pendukungnya, untuk meniadakan pengaruh politik keluarga Shinawatra yang partainya selalu memenangi pemilu sejak 2001.

Komisi Nasional Anti-Korupsi Thailand (NACC) menjalankan pengusutan atas program subsidi beras, yang membeli beras petani dengan harga dua kali harga pasar namun membuat beras yang tak terjual semakin menggunung. (Jr.)**
.

Categories:Internasional,