PDIP Diminta Klarifikasi Pernyataan Hasto

PDIP Diminta Klarifikasi Pernyataan Hasto

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho.(Foto:Net)

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta untuk mengklarifikasi pernyataan dari kadernya, yang juga menjabat Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Kamis (22/1) malam.

Hasto pada Kamis siang menggelar sebuah konferensi pers yang membenarkan isi sebuah artikel di media warga berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Menceritakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengajak sejumlah politisi PDIP untuk bertemu sebanyak enam kali, sebelum kontestasi Pemilihan Presiden 2014 berlangsung.

"Harus diklarifikasi dulu, dalam kapasitas apa Hasto memberikan pernyataan itu. Apalagi itu sudah dibantah oleh Andi Widjajanto dan Tjahjo Kumolo," kata Emerson.

Andi Widjajanto kini menjabat Sekretaris Kabinet Kerja dan sebelumnya anggota tim sukses pencalonan Presiden Joko Widodo, sedangkan Tjahjo Kumolo kini menjabat Menteri Dalam Negeri dan sebelumnya adalah Sekjen PDIP.

Emerson mengaku, dirinya masih bertanya-tanya manuver apa yang dilakukan Hasto terkait pernyataan yang dilontarkannya itu. Namun menyarankan agar PDIP mengambil langkah tegas dengan setidaknya meminta keterangan dari yang bersangkutan.

"Apakah ini pernyataan pribadi atau mewakili institusi PDIP, itu kan masih belum jelas, sementara orang melihat dia sekarang sebagai Plt Sekjen," katanya.

"Yang terlihat dia seolah berusaha menggeneralisir ini sebagai sikap PDIP. Padahal kita semua tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Lewat bantahan-bantahan yang muncul menimbulkan tanda tanya, apakah ini pernyataan institusi atau pribadi," ujarnya.

"Partai harus mengambil tindakan terhadap Hasto, meminta klarifikasi, kalau dianggap menyimpang dari partai bisa dijatuhi sanksi oleh PDIP. Yang jelas harus dimintai keterangan terkait pernyataan dia," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Emerson, tidak pada tempatnya orang-orang menanggapi wacana pembentukan Komite Etik oleh KPK untuk menindak Abraham Samad. "Sebelum berbicara soal Komite Etik KPK, klarifikasi dulu pernyataan Hasto, dipastikan dulu pakah ini benar atau tidak. Kalau dia melakukan upaya keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bisa diberi tindakan," pungkasnya. (Jr.)**

.

Categories:Politik,
Tags:politik,