Mantan PM Thailand Hadapi Dakwaan Kriminal

Mantan PM Thailand Hadapi Dakwaan Kriminal

Mantan perdana menteri Thailand, Yingluck Shinawatra.(Foto:Net)

Bangkok - Mantan perdana menteri Thailand Yingluck Shinawatra akan menghadapi dakwaan kriminal di Mahkamah Agung dan terancam hukuman penjara, kata Kejaksaan Agung, Jumat (23/1/2015), sebuah langkah yang akan semakin memanaskan ketegangan di negara tersebut.

Tuntutan terhadap perdana menteri perempuan pertama Thailand yang dilengserkan pada Mei karena penyalahgunaan kekuasaan beberapa hari menjelang kudeta itu, terkait perannya dalam skema dimana pemerintah membeli beras petani dengan harga di atas harga pasar sehingga Thailand harus menanggung biaya miliaran dolar AS.

Jika terbukti bersalah, Yingluck diancam hukuman penjara 10 tahun.

Pernyataan tersebut dibuat hanya beberapa jam sebelum parlemen Thailand yang didominasi kelompok militer dijadualkan melakukan pemungutan suara dalam kasus terpisah pemakzulan Yingluck karena kegagalannya mengawasi pelaksanaan skema tersebut.

Jika terbukt bersalah di parlemen, Yingluck terancam dilarang aktif dalam politik selama lima tahun. Keputusan tersebut bisa memecah belah negara yang masih dalam kondisi tegang setelah kudeta pada 2014 yang mengakhiri unjuk rasa jalanan selama berbulan-bulan di Bangkok menentang pemerintahan Yingluck.

Yingluck masih tetap populer di kalangan warga miskin di pedalaman yang diuntungkan dalam skema subsidi beras, dan mengantarkannya meraih kemenangan telak dalam pemilu 2011.

Penjagaan keamanan ditingkatkan di sekitar gedung parlemen dimana pemungutan suara akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu setempat.

Thailand masih memberlakukan darurat militer yang melarang perhimpunan massa. Pihak berwenang bertindak cepat untuk membungkam setiap aksi protes publik.

Dalam dengar pendapat ketiga dan terakhir di Majelis Legislatif Nasional (NLA), Kamis, Yingluck menentang dakwaan tersebut dan mengatakan skema itu telah mendorong perekonomian negara.

"Melarang saya selama lima tahun akan menjadi pelanggaran hak asasi saya," kata Yingluck dalam pernyataanya selama hampir satu jam di depan NLA, Kamis.

"Kasus yang hanya menyasar saya ini memiliki agenda tersembunyi, bermotif politik." Para pendukung Yingluck mengatakan dakwaan tersebut merupakan bagian dari gerakan lebih luas oleh junta militer yang berkuasa yang dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), untuk membatasi pengaruh keluarga Shinawatra dan mencegahnya mengikuti pemilu di masa depan.

Mereka mengatakan NLA dipenuhi para pesaingnya sehingga suara Majelis diperkirakan akan menentang dia.

Langkah pemakzulan merupakan babak terakhir dalam kekisruhan politik Thailand yang telah berlangsung selama 10 tahun dan menghadapkan Yingluck bersama saudaranya mantan PM Thaksin Shinawatra, dengan kelompok militer-kerajaan yang melihat keluarga Shinawatra sebagai ancaman dan mencemooh kebijakan populis mereka.

Keputusan untuk melarang Yingluck dari panggung politik memerlukan tiga perlima suara anggota NLA. Pelarangan itu hanya akan memberi dampak kecil pada politik Thailand, karena sejak kudeta militer, partai-partai sudah dilarang terlibat dalam aktivitas politik. (AY)

.

Categories:Internasional,
Tags:kriminal,