Triawan Munaf Akan Bentuk Densus Antipembajakan

Triawan Munaf Akan Bentuk Densus Antipembajakan

Ilustrasi Foto.(Net)

Jakarta - Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf ingin menggandeng Polri untuk membentuk detasemen khusus (densus) pemberantas pembajakan, khususnya lagu dan film Indonesia.

"Kita ingin bentuk satgas bersama Mabes Polri, semacam Densus 88 untuk memberantas pembajakan," kata Triawan Munaf usai dilantik sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif oleh Presiden RI di Istana Negara Jakarta, Senin (26/1).

Ia mengatakan, tanpa upaya pemberantasan yang serius maka insan kreatif tidak akan terlindung dalam berkarya. Triawan sendiri menyatakan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam dunia ekonomi kreatif, sebagai bentuk perlindungan nyata bagi insan kreatif.

"Paling utama, perlindungan HAKI, apalagi sekarang sudah ada Undang-Undang baru untuk HAKI. UU-nya sudah baik sehingga untuk para pelaku praktisi kreatif sudah terlindungi," ujarnya.

Pentingnya perlindungan karya dari praktik pembajakan itulah yang mendorong ada Deputi Bidang HAKI pada Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif adalah badan setingkat kementerian dan langsung berada di bawah koordinasi presiden.

Dalam nomenklatur badan direncanakan akan ada enam deputi i bawah koordinasi Kepala Badan yakni Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan, Deputi Akses Permodalan, Deputi Infrastruktur, Deputi Pemasaran, Deputi Fasilitasi HAKI, dan Deputi Hubungan Antar-Lembaga dan Wilayah.

"Target awal kita memetakan dulu subsektor yang bisa dijadikan champion, kita harus berbicara dengan para praktisi lalu kita petakan," ucapnya.

Badan itu akan mengatur subsektor terdiri dari subsektor aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, disain komunikasi visual, disain produk, fesyen, film animasi video, fotografi, kuliner, musik penerbitan periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

"Presiden ingin subsektor yang selama ini kurang dapat perhatian, misalnya online bisnis harus diperhatikan, dilindungi, jangan buru-buru dilepas ke pihak asing," tuturnya.

Triawan mengaku, dirinya masih akan berkantor di rumahnya karena belum memiliki kantor resmi untuk bekerja termasuk dalam soal penganggaran untuk badan yang dipimpinnya, yang akan dianggarkan melalui APBN-P 2015. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:kriminal,