Pemprov Jabar Revisi Perda KBU

Pemprov Jabar Revisi Perda KBU

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan merevisi Perda tentang Kawasan Bandung Utara (KBU) untuk mengoptimalkan penegakan hukum di kawasan tersebut.

"Kami menilai penegakan perda tersebut mandeg atau jalan di tempat. Perda kan dari tahun 80-an dan sekarang kita mungkin harus mengubah Perda KBU," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Selasa (10/2/2015).

Revisi Perda tentang KBU tersebut, menurut dia, bisa juga menjadi solusi tentang kemandegan penegakan hukum di sana.

"Karena kalau tidak ditegakkan dengan baik pelanggaran-pelanggaran hukum di sana, maka bisa berbahaya itu kawasan," ujar dia.

Ia menuturkan, dalam revisi tersebut nantinya akan diatur tentang zonasi di KBU dan penerapan konsep "deveploment charge".

"Jadi pengaturan tersebut, sangat penting. Targetnya, perubahan Perda KBU ini, baru akan dibahas dan dimatangkan dengan DPRD Jabar," kata dia.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemprov Jabar Dicky Saromi menuturkan sistem development charge ialah program untuk mengurangi dampak pembangunan.

"Sistem ini, intinya memberikan beban kepada mereka yang aktivitasnya memberikan eksternalitas negatif. Misalnya, kalau membangun sesuatu dan timbul dampak negatif maka harus dirumuskan melalui konsep tersebut," kata dia.

Lebih lanjut ia menuturkan Perda tentang Kawasan Bandung Utara harus direvisi agar bisa memadukan bagian pengawasan sehingga akan lebih mampu untuk bisa menjaga kawasan tersebut. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,