Keberatan Artha Meris pun Ditolak Hakim

Keberatan Artha Meris pun Ditolak Hakim

Terdakwa Presiden Direktur PT Parna Raya Group, Artha Meris Simbolon (kanan) didampingi penasehat hukumnya usai menjalani sidang dengan agenda mendengarkan nota keberatan kasus suap SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (

Jakarta - Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak keberatan (eksepsi) Direktur PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon, dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Rudi Rubiandini sebesar 522.500 dolar AS.
 
"Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Artha Meris Simbolon untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum atas nama Artha Meris Simbolon adalah sah menurut hukum," kata Ketua Majelis Hakim Syaiful Arif, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (2/10/2014).
 
Syaiful menilai, uraian dalam dakwaan jaksa KPK sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana. "Menimbang bahwa uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah memenuhi persyaratan surat dakwaan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP uraian sudah secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan," ungkapnya. Atas putusan ini, agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi pada pekan depan.
 
Dalam keberatannya, penasihat hukum Meris, Otto Hasibuan menilai jaksa tidak dapat menguraikan secara cermat menguraikan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara.
 
Otto menilai, uang 522.500 dolar AS diberikan kepada Deviardi selaku pelatih golf mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jaksa tidak menguraikan mengenai peristiwa penyerahan uang dari Ardi kepada Rudi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga dakwaan jaksa dianggap tidak jelas dan tidak lengkap.
 
Dalam perkara ini, Artha Meris didakwa memberikan suap kepada Rudi Rubiandini sebesar 522.500 dolar AS melalui Deviardi, agar Rudi memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk menurunkan formula harga gas untuk PT KPI kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
 
Kronologi peristiwanya adalah pada awal 2013 Rudi bertemu dengan Marihat Simbolon yaitu Presiden Komisaris PT KPI di kantor SKK Migas, Marihat menyampaikan keluhan tentang tingginya formula harga gas untuk PT KPI dan dapat menyebabkan PT KPI tutup.
 
Marihat kembali mengulangi keluhannya itu kepada Rudi dan meminta cari solusi atas tingginya harga gas PT KPI pada 24 Maret 2013 di Gunung Geulis Country Club. Marihad memperkenalkan Artha Meris Simbolon selaku presiden direktur PT KPI dan Deviardi sebagai orang dekat Rudi.
 
Marihad menjelaskan kepada Rudi, formula harga gas PT KPI lebih tinggi dibanding dengan PT Kaltim Pasifik Amoniak (KPA) padahal sumber gasnya sama-sama dari Bontang. Selanjutnya terjadi pertemuan-pertemuan antara Deviardi dan Artha Meris untuk menyerahkan uang yang ditujukan kepada Rudi agar PT KPI mendapat rekomendasi penurunan harga gas. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:politik,