Kejati Periksa Tiga Pengemplang Pajak

Kejati Periksa Tiga Pengemplang Pajak

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Kejaksaan Tinggi Jabar memeriksa tiga tersangka dari dua perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp12,4 miliar.

"Kasusnya tidak menyampaikan SPT masa PPN, dan menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar," kata. Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Bambang Bachtiar saat jumpa pers di Bandung, Kamis (12/2/2015).

Pemeriksaan itu setelah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jabar I selesai melakukan penyidikan terhadap dua wajib pajak yaitu PT. MPA dengan tersangka SA dan PT. NKC dengan tersangka NS dan RRB.

Perusahaan wajib pajak PT. MPA bergerak di bidang usaha pertambangan, pengangkutan dan persewaan alat berat yang tidak menyampaikan SPT Tahunan, PPh WP Badan, dan SPT masa PPN, kemudian melakukan pemungutan PPN tetap tidak menyetorkannya dalam tahun pajak 2008 sampai 2009.

"Akibat perbuatannya, pendapatan negara dirugikan sekurang-kurangnya sebesar Rp5,7 miliar," kata Bambang.

Selanjutnya PT. NKC yang bergerak di bidang usaha penyedia jasa tenaga kerja, dan jasa pelaksanaan kegiatan atau "event organizer" yang tidak menyampaikan SPT masa PPN dan menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar selama 2005 sampai 2010 dengan kerugian negara sebesar Rp6,7 miliar.

Perbuatan tersangka itu dijerat Pasal 39 ayat 1 huruf c, d dan i, Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Bambang mengatakan tersangka pelanggaran wajib pajak itu secepatnya akan dilimpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri untuk segera disidangkan.

"Kita terima tersangka wajib pajak dan akan langsung diserahkan ke pengadilan," kata Bambang.

Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jabar I Haryono menambahkan kasus tersebut terungkap dari hasil penelitian "Account Representative" yang melakukan pembinaan dan menemukan kesalahan.

Selanjutnya diberi imbauan, namun kata Haryono, oleh pihak wajib pajak itu tidak dipatuhi untuk taat aturan perpajakan.

"Makanya kami harus melakukan tindakan hukumnya, supaya ada efek jeranya," kata Haryono.(AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:hukum,