Kabiro Humas Jabar Saksi Sidang Gasibu

Kabiro Humas Jabar Saksi Sidang Gasibu

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Kepala Biro Humas, Protokoler dan Umum Pemprov Jawa Barat Ruddy Gandakusumah menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara pemalsuan dokumen lahan Gasibu, Bandung, dengan terdakwa Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah, di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (16/2/2015).

"Rasanya luar biasa, beratnya lebih dari disertasi. Saya biasanya jadi penasihat hukum, sekarang jadi orang yang ditanya oleh jaksa, penasihat hukum dan hakim. Luar biasa, sangat melelahkan," kata Rudy Gandakusumah, usai persidangan.

Pihaknya mengaku puas telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan di depan pengadilan tentang fakta hukum yang diketahuinya tentang perkara hukum tersebut.

"Dan saya meyakini mudah-mudahanan proses persidangan ini berjalan seadil-adilnya. Dan melihat dari semua pihak mendengarkan semua pihak dan memutuskan sesuai hati nurani," kata dia.

Di dalam persidangan tersebut, lanjut dia, pihaknya memaparkan fakta bahwa dugaan penggunaan surat palsu novum peninjauan kembali dengan terdakwa Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah semakin kuat.

"Yang dipalsukan itu adalah surat keterangan, penetapan dan putusan pengadilan. Ini adalah pertaruhan bagi pengadilan," kata dia.

Pemprov Jawa Barat sendiri dalam perkara ini adalah termohon peninjauan kembali intervens sementara pemohonnya mengatasnamakan ahli waris Patinggi yakni Wati, Eti dan Eutik.

Ia menuturkan, Pemprov Jabar telah melaporkan dugaan novum palsu oleh terdakwa Ridha kepada polisi sejak tahun 2010.

"Kuasa hukumnya Ridha Farida (terdakwa). Dia yang memberikan PK ke MA. Faktanya Ridha bukan ahli waris dan advokat termasuk tidak pernah ditunjuk jadi kuasa khusus," kata dia.

Perkara hukum ini bermula dari gugatan yang dilayangkan pihak tertentu pada tahun 2006 lalu terhadap lahan di kawasan Gasibu Bandung, padahal lahan tersebut dikuasai dan dimiliki oleh beberapa pihak diantaranya diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Lahan di kawasan Gasibu Bandung tersebut dahulunya berasal dari tanah negara yang berasal dari tanah hak barat.

Kemudian pihak Eti Erawati cs yang mengklaim sebagai ahli waris Patinggi yang menurut mereka telah meninggal dunia pada tahun 1939, mengugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

PTUN kemudian mengabulkan gugatan tersebut, tapi tidak halnya dengan Pengadilan Tinggi Jakarta (PT TUN) yang menganulir putusan sebelumnya.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI menguatkan apa yang telah diputus oleh PTUN, lalu terhadap putusan kasasi Eti Erawati cs kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) dengan menunjuk kuasa hukum Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah.

Akan tetapi karena bukan seorang advokat, Ridha kemudian menunjuk Edi Rohaedi (advokat) dengan seolah olah bertindak sebagai prinsipal.

Pada penjelasannya, JPU juga menyebutkan, pada saat mengajukan memori PK, Ridha melampirkan lima buah novum yaitu dua buah surat ukur tanah untuk tanah hak barat, putusan PN Bandung No.11/1948 tanggal 16 September 1948, penetapan ketua PN Bandung No.11/1948 jo 234/1954 jo.437/1954 tertanggal 25 Juli 1971 dan keterangan panitera pengadilan negeri bandung No.16/1967.

Ketika itu majelis hakim PK mengabulkan PK dari Ridha cs, namun usai mengetahui hasil putusan PK, Pemprov Jabar tidak tinggal diam, apalagi setelah mencermati salinan putusan PK dan juga salinan bukti novum yang menjadi lampirannya, ternyata ditemukan banyak sekali kejanggalan dari mulai penulisan, ejaan, dan tidak sesuai dengan kelaziman.

Dalam perkembangannya pun Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nurhakim, dengan tegas menyatakan bahwa ketiga novum dimaksud memang benar tidak ada di dalam arsip PN Bandung.

Hal lain yang sangat menarik adalah penyataan Prof Dr RM Soedikno Merto Kusumo yang pernah menjadi Ketua PN Bandung pada tahun 1971, yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani penetapan dimaksud.

Hal lain yang semakin menguatkan fakta yang terjadi adalah pendapat hukum dari Prof Dr Koerniatmanti Soetoprawiro SH MH yang menyatakan bahwa putusan 1948 harusnya berbahasa Belanda.

Sedangkan dalam putusan tahun 1948 tersebut mempergunakaan ejaan van ophuijsen, contohnya dalam penulisan huruf "OE" seharusnya ditulis "U".

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Djoko Indiarto, terdakwa Ridha dijerat dengan dakwaan primer pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan subsider pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan lebih subsider pasal 274 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Terdakwa Ridha oleh JPU Sudardi didakwa telah melakukan perbuatan untuk memudahkan penjualan untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian dan juga dinilai memakai surat keterangan palsu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa Ridha terancam hukuman lima tahun penjara. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,