Hak Angket Disepakati karena Ahok Hina Parlemen

Hak Angket Disepakati karena Ahok Hina Parlemen

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).(Foto:Net)

Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait APBD DKI 2015. 
Ketua Tim Pengusul Fahmi Zulfikar Hasibuan menyatakan, 106 anggota dewan atau 100 persen, telah menandatangani dan bersedia melaksanakan hak angket.

Fahmi mengatakan, alasan utama dibentuknya hak angket, yakni Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015, yang diserahkan pada Kemenndagri berbeda dengan apa yang telah disepakati.

"Sehubungan dengan pelanggaran serius dari gubernur terkait Raperda APBD 2015, yang diserahkan kepada Kemendagri bukan usulan bersama. Kami anggap gubernur melakukan 'contempt of parliament' (penghinaan terhadap parlemen)," kata Fahmi dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Dewan menilai, Ahok melanggar Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD. 

Ahok pun dianggap menyalahi Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No. 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Termasuk, ‎Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

"‎Kami mengusulkan hak angket DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta tentang Rancangan APBD 2015 kepada Menteri Dalam Negeri, yang patut diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika norma dan perilaku kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta," ungkap Fahmi. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:politik,

terkait

    Tidak ada artikel terkait