Selidiki Kasus Tipikor Haji, KPK Panggil Mantan Staf Khusus Menag

Selidiki Kasus Tipikor Haji, KPK Panggil Mantan Staf Khusus Menag

Selidiki Kasus Tipikor Haji, KPK Panggil Mantan Staf Khusus Menag. (Foto : Net)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Husnan Bey Fananie yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Suryadharma Ali kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (06/10/2014).

Husnan diketahui juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan partai asal Suryadharma Ali.

Husnan pada Juni 2012 diangkat sebagai anggota DPR pergantian antar waktu dan masuk di Komisi I DPR, pada pemilu 2014 lalu juga juga menjadi calon anggota legislatif daerah pemilihan Jawa Barat III.

Ia merupakan cucu KH Zainuddin Fenanie yang mendirikan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.

Namun Husnan tidak masuk dalam rombongan haji yang berangkat bersama dengan Suryadharma pada 2013.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Badan Penyelenggara Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi.

Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantri selama bertahun-tahun.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dari PPP menjadi tersangka berdasarkan sangkaan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dugaan pelanggaran tersebut mencakup anggara dari sejumlah beberapa pokok yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

Suryadharma Ali sudah mundur dari jabatannya pada 26 Mei 2014, disusul dengan mundurnya Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu pada 28 Mei 2014. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:haji,