UU ITE dan PP PSTE Harus Diperjelas untuk Tangani Kasus Cyber Crime

UU ITE dan PP PSTE Harus Diperjelas untuk Tangani Kasus Cyber Crime

UU ITE dan PP PSTE Harus Diperjelas untuk Tangani Kasus Cyber Crime. (Foto: Net)

Bandung - Pakar Hukum TI Unpad, Dr. Danrivanto Budhijanto mengatakan, diperlukan kejelasan mengenai pengaturan Undang Undang ITE dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), bila kondisi itu dikaitkan dengan perlunya perbaikan hukum  dalam menangani kasus kasus cyber crime.

"Dibutuhkan peraturan lain yang membahasnya secara lebih spesifik lagi mengenai ITE ini," ungkapnya kepada wartawan di Aula Barat Gedung ITB, Jl. Ganesha Kota Bandung, Kamis (09/10/2014).Selain itu, dirinya menjelaskan mengenai keharusan keberadaan data center di wilayah hukum NKRI, karena hingga saat ini belum ada pergerakan dari Google dll., untuk membangun data center, padahal tenggang waktunya yaitu tahun 2017 sudah semakin dekat."Pemerintah melalui kabinet baru nanti hendaknya mampu melakukan negosiasi langsung dengan para penyelenggara OTT (Over The Top), agar kewajiban mematuhi PP PSTE bisa terpenuhi, dengan menempatkan DC/DRCnya di Indonesia" paparnya.Dalam hal ini, lanjutnya, dibutuhkan monitoring mengenai lalulintas informasi melalui jaringan telekomunikasi."Perputaran arus informasi harus dimonitor dengan menggunakan mekanisme yang melibatkan seluruh industri (ISP, Operator, dl), dan pemerintahan. Tujuannya untuk menjaga ketahanan, keamanan, dan kedaulatan negara," pungkas Darminto. (AY)

.

Categories:Bandung,

terkait

    Tidak ada artikel terkait