Janggal, Dugaan Korupsi Jadi Pemalsuan Dokumen

Janggal, Dugaan Korupsi Jadi Pemalsuan Dokumen

Ilustrasi.(Foto:Net)

Purwakarta - Kejaksaan Negeri Purwakarta mengaku belum memiliki bukti adanya kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penjualan lahan negara di Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, seluas 45 hektare.

Padahal sebelumnya, di awal, mereka menyebut adanya kerugian negara senilai Rp 5 miliar dalam kasus itu.

"Kami belum menemukan kerugian negara dalam kasus itu. Namun, kami telah menemukan unsur perbuatan melawan hukumnya," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Purwakarta, Hendra Darmawan di Purwakarta, Kamis (26/3).

Penyebabnya, kata dia, meski ada Akta Jual Beli (AJB) lahan negara itu, namun ia menegaskan belum menemukan bukti kwitansi atau transfer pembayaran lahan tersebut.

"Itu belum ada, kwitansi dan transfer pembayarannya tidak ada. Tapi AJB nya ada," ujarnya.

Meski begitu, ia tetap melanjutkan kasus itu. Namun, bukan untuk perkara korupsi, melainkan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Tipikor.

Pasal 9 itu sendiri mengadopsi pasal 416 KUH Pidana yang mengatur tentang pejabat negara yang memalsukan dokumen daftar khusus.

"Berlaku Pasal 9. Kalau korupsinya, itu masih berpotensi adanya korupsi," ujarnya.(Ode)**

.

Categories:Daerah,
Tags:korupsi,