DPD Golkar Sulsel Ramai-ramai Tolak Erwin Aksa

DPD Golkar Sulsel Ramai-ramai Tolak Erwin Aksa

Erwin Aksa

Makassar - Sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar di Sulawesi Selatan ramai-ramai menolak penunjukan Erwin Aksa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Golkar Sulsel menggantikan Syahrul Yasin Limpo.

"Ada begitu banyak agenda ke depan, salah satunya itu agenda pilkada di 11 kabupaten. Saya sangat khawatir dengan kondisi yang saat ini terjadi di internal partai," ujar Pelaksana Tugas Ketua DPD II Golkar Kabupaten Jeneponto Hoist Bachtiar di Makassar, Selasa (31/3/2015).

Dia mengatakan, Erwin Aksa memang dikenal oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, namun untuk kiprahnya di kampung halaman belum ada yang mengetahuinya karena sejak awal memang sudah berkiprah pada kancah nasional atau pusat.

Anggota DPRD Sulsel itu menilai Erwin belum cukup populer di Sulsel bahkan bisa berdampak pada hasil pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan akhir tahun ini secara serentak.

"Erwin memang familiar. Tapi belum diketahui kemampuannya di Sulawesi Selatan. Dia dikenal di Jakarta. Saya meminta DPP untuk mempertimbangkannya kalau benar Pak Syahrul akan diganti," katanya.

Selain itu, lanjut dia, DPP Golkar kubu Agung Laksono hendaknya tidak serta merta melakukan pergantian tanpa melakukan komunikasi dengan pengurus DPD I maupun DPD II di Sulawesi Selatan.

"Saya belum dapat info pergantian itu. Makanya kami berharap DPP melakukan komunikasi dengan kami sebelum mengambil keputusan mengganti Pak Syahrul," terangnya.

Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Pangkep Nur Rahmat Nur menyatakan khawatir jika Syahrul diganti akan berdampak pada perolehan hasil pemilihan kepala daerah.

"Sangat bahaya kalau Pak Syahrul diganti. Dampaknya pada pilkada. Kami menolak Erwin memimpin Golkar Sulawesi Selatan. Saat ini, Golkar di Sulsel selalu solid di bawah kendali Pak Syahrul," jelasnya.

Wakil Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan HM Roem menjelaskan, penunjukan pelaksana tugas Ketua Golkar di daerah merupakan wewenang DPP. Meski demikian, perlu dilakukan pertimbangan sebab masa jabatan pengurus harian Golkar Sulawesi Selatan baru berakhir pada bulan Mei.

"Memang DPP punya kewenangan menunjuk Plt. Tapi lihat dampaknya dulu sebelum menunjuk siapa. Baiknya digelar Musda terlebih dahulu," tutur Roem.(Ode)**

.

Categories:Politik,
Tags:,