Asep Warlan Himbau Walikota Tidak Berkelit

Asep Warlan Himbau Walikota Tidak Berkelit

Pakar Hukum, Asep Warlan Yusuf.(Foto:Net)

Bandung - Sebagai Pakar Hukum Asep Warlan menyarankan Walikota Bandung tidak berkelit perihal perizinan pembangunan Kawasan Bandung Utara (KBU) yang dikeluarkan oleh Walikota sebelumnya.

"Kadang-kadang pak wali menyebut itu izin lama. Seharunya kalimat tersebut tak muncul lagi, sekarang sudah jadi walikota dan  harus diselesaikan. Jangan ada kesan karena itu izin lama, lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Ambil alih permasalahannya sebagai walikota bukan sebagai Ridwan Kamil," ujar Asep saat ditemui usai acara dialog interaktif Kawasan Bandung Utara (KBU) di Jalan Braga Kota Bandung, Sabtu (11/10/2015).

Asep menyarankan sebagai walikota, Ridwan Kamil bisa menyelesaikan permasalahan terkait Kawasan Bandung Utara (KBU).  Dimulai dari menghentikan izin juga pembekuan izin, sebagai walikota  bisa berbuat banyak.

"kemudian pak wali boleh mengajukan pidana kalau ternyata ada yang salah karena sebagai pemerintah, jangan terkesan tidak bertangungjawab kalau ini hanya dilimpahkan kepada pejabat sebelumnya," jelas Asep. 

Asep pun menyarankan Walikota Bandung mereview semua perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). 

"Direview saja, seperti mana yang berizin, tidak untuk peruntukannya, tidak berizin tapi sesuai peruntukannya, kita kumpulkan semua. Nanti kita sikapi, bagi yang berizin tidak sesuai peruntukannya paksa pakai uang paksa di Perda itu ada sebagai pengganti bongkar. Banyak juga yang tidak berizin dan tidak sesuai peruntukannya ternyata bangunan sudah jadi," papar Asep.

Asep menyayangkan adanya oknum pemerintahan yang mengakali  Peraturan Daerah dipaksakan untuk diubah dengan berbagai macam alasan tertentu.

"Ada dari pemerintah yang mengatakan, sayang jika dibongkar, ya sudah dirubah peruntukannya, ubah saja perdanya diubah dibuat pemutihan. Itu namanya pelanggaran, tidak boleh ada yang namanya pemutihan terhadap peruntukan, karena mereka membuat itu kan awalnya kajian. Jangan setelah itu terlanjur dibangun jadi dibolehkan  karena merubah Perda peruntukannya sama saja sebagian dari penyelundupan hukum. Itu kan bahaya," jelas Asep.(Ode)**
.

Categories:Bandung,
Tags:,