LSM Desak Pilkada Serentak Diundur 2016

LSM Desak Pilkada Serentak Diundur 2016

Ilustrasi.(Foto:Net)

Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kepemiluan dan anggaran mendesak Pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak gelombang pertama karena belum ada kejelasan mengenai kesiapan anggaran daerah.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (14/4/2015), mengatakan pilkada tidak dapat dilaksanakan maksimal jika daerah belum menganggarkan dana.

"Sampai saat ini, masih banyak daerah yang belum siap dengan anggaran untuk pilkada. Padahal, sesuai dengan draf Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), tahapan pilkada itu dimulai besok Rabu (15/4) dengan rekrutmen penyelenggara adhoc," kata Titi.

Dari 269 daerah yang seharusnya mengikuti pilkada serentak gelombang pertama, lanjutnya, banyak di antaranya belum menganggarkan khususnya 68 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Januari hingga Juni 2016.

"Daerah yang 201 itu bisa jadi sudah menganggarkan, tapi bagaimana dengan 68 daerah itu? bisa jadi mereka sudah menganggarkan tapi belum seluruhnya disetujui oleh pemdanya. Kemendagri harus ikut bertanggungjawab atas hal ini, jadi sebaiknya diundur semuanya saja ke 2016," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni mengatakan pembiayaan pilkada tersebut membuka peluang dimainkan oleh elit politik lokal.

"Ini bisa menjadi celah untuk pengaruh petahana dalam politik anggaran pilkada, bisa membuka peluang bermainnya aktor-aktor penentu APBD," kata Yeni.

Dia juga menemukan adanya ketidakselarasan mekanisme penganggaran pilkada dengan jadwal dan tahapan pelaksanaannya, yang menyebabkan penundaan pencairan dana pilkada.

"Pilkada ini kan serentak di Desember 2015, sedangkan sebagian besar kabupaten-kota biasanya melakukan APBD Perubahan itu pasca April. Jika sampai April atau Mei tidak juga segera dilaksanakan APBD Perubahan itu, maka tidak mungkin pilkada bisa dilakukan tahun ini," ujarnya.

Berdasarkan data Perludem, daerah yang anggaran pilkadanya tidak disetujui seluruhnya oleh pemda setempat antara lain Provinsi Jambi (disetujui Rp101 miliar dari Rp109 miliar pengajuan KPU), Rembang (disetujui Rp17 miliar dari Rp19 miliar pengajuan KPU) dan Poso (disetujui Rp15 miliar dari Rp21 miliar pengajuan KPU).

Sementara daerah yang sama sekali belum disetujui anggarannya oleh pemda setempat adalah Nias Selatan (Sumatera Utara), Mandailing Natal (Sumatera Utara), dan Tanjung Jabung Barat (Jambi). (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,