“Gosip Uang Haji” Kemenag Bakal Hilang

“Gosip Uang Haji” Kemenag Bakal Hilang

“Gosip Uang Haji” Kemenag Bakal Hilang

Bandung - Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Achmad Gunaryo menyakini bila RUU Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, maka secara politik ke depan "gosip uang haji" Kementerian Agama bakal hilang.

Keyakinan tersebut didasari lantaran persoalan penyelenggaraan ibadah haji, dari tahun ke tahun, yang selalu disoroti publik adalah pengelolaan keuangan haji, katanya di sela Rapat Pimpinan Eselon I Kementerian Agama tahun anggaran 2014, di Bandung, Rabu (15/10/2014).

Secara politis, "gosip" tersebut bakal sirna, tambah Gunaryo, ketika menanggapi disahkannya Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) pada pekan lalu dan akan disahkan menjadi undang-undang pada Senin (29/10) melalui Sidang Paripuran DPR RI.

Ia mengakui, pembahasan RUU PKH tergolong cepat. Jauh dari aspek "bertele-tele", apa lagi dibandingkan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang memakan waktu delapan tahun. RUU JPH akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Kamis (25/09/2014).

Menurut Gunaryo, awalnya pembahasan ini diperkirakan memakan waktu lama pula. Ternyata memakan waktu dua tahun. Hal itu bisa terwujud karena didasari semangat seluruh anggota Komisi VIII DPR untuk menyelesaikan tugas legislasinya.

Undang-Undang PKH hanya mengatur keuangan haji. Sementara tugas penyelenggaraan haji tetap berada di Kementerian Agama. Ke depan, keuangan haji, termasuk dana abadi umat atau yang lebih populer DAU, akan ditangani dan dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

"Badan ini sifatnya nirlaba, tetapi juga bersifat korporatif, harus mencari untung (profit) karena memutar uang jemaah yang keuntungannya dikembalikan untuk jemaah," ia menjelaskan.

Manfaat uang jemaah yang diinfestasikan atau diputar harus benar-benar dikelola dengan baik. Keuntungan yang diperoleh tidak boleh dibagi-bagikan dalam bentuk deviden. Nilai manfaat dari keuntungan harus kembali kepada jemaah haji, katanya.

Mengenai Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana BPKH, ia menjelaskan, akan dipilih melalui tim seleksi. Tim seleksi akan ditentukan oleh Presiden. Personilnya bisa diambil dari kalangan birokrat, anggota dewan dan tokoh masyarakat. Badan tersebut, dalam kerjanya, akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Setelah UU PKH ditanda tangani presiden, lanjut dia, pembentukan BPKH sudah harus dibentuk. "Kan, diberi waktu 30 hari menunggu ditandatangani presiden, setelah paripurna DPR menyetujui untuk disahkan," ia menjelaskan.

Ia berharap enam bulan ke depan BPKH sudah terbentuk yang kemudian untuk personilnya dipilih melalui tim seleksi. "Seluruh personil harus diisi oleh kalangan profesional," ia mengatakan.

Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana BPKH memiliki tanggung jawab berat. "Mereka itu semua dikenai tanggung jawab renteng, semua ikut bertanggung jawab terhadap keuangan haji. Jadi, jangan main-main," Gunaryo mengingatkan. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:haji,