Soal PPDB, GMPP Dukung Dewan Gunakan Hak Interpelasi

Soal PPDB, GMPP Dukung Dewan Gunakan Hak Interpelasi

Bandung - Gerakan Masyarakat Penduli Pendidikan (GMPP) dan Forum Orangtua Siswa (Fortusis) menilai, PPDB di Kota Bandung sudah karut marut. Oleh karenan itu, GMPP dan Fortusis menyampaikan penilaiannya ke DPRD Kota Bandung, Senin (6/7/2015) dan mendesak untuk segera menggunakan hak interpelasi.
 
“Ada 4 permasalahan pelaksanaan PPDB tahun 2015. Pertama adanya indikasi  rekayasa penanggalan penandatanganan Perwal  PPDB Kota Bandung  tahun 2015, yang semula disampaikan Walikota Bandung di media massa  tanggal 18 Mei 2015 ternyata setelah keluar ditandatangan dan diundangkan ternyata tertanggal  16 April 2015,” ujar Koordinator GMMP Hary Santony.
 
Menurutnya, hasil itu baru dipublikasikan ke masyarakat  tanggal  5 Juni 2015. Padahal pendaftaran PPDB dimulai tanggal 1 Juni 2015, sehingga terjadi kurang sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah.
 
“Membludaknya pendaftar siswa tidak mampu karena tidak ada verifikasi dan visitasi  awal dari sekolah. Padahal diamanatkan oleh Perwal  dan semua yang mendaftar  dinyatakan diterima oleh Walikota Bandung. Namun harus diverifikasi ulang sekolah dan polisi, ini menggambarkan kebijakan panik dari Walikota Bandung karena tidak berani melakukan eksekusi terhadap pendaftar yang diindikasi SKTM bodong,” paparnya.
 
Sementara itu, Ketua Fortusis Dwi Subawanto mengatakan adanya instruksi  kepada Calon Peserta Didik Baru agar mendaftar pilihan bebas ke seluruh sekolah di Kota Bandung dan, mewajibkan pilihan 2 di sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal.
 
"Ini merupakan semangat dari prinsip rayonisasi, namun ada pengingkaran dari sistem ICT, bahwa pilihan 2 meski lokasi rumah berdekatan dengan sekolah dianggap pendaftar dari luar wilayah. Ini merupakan kebijakan pengingkaran terhadap prinsip rayonisasi membuat banyak orangtua yang terkecoh, sehingga  anaknya-anaknya tidak diterima baik di pilihan 1 maupun pilihan 2,” tegasnya.
 
Dwi sendiri menyayangkan sikap Disdik yang seperti melakukan pembiaran dari pejabat Dinas Pendidikan terhadap indikasi pungutan, serta penjualan seragam dan atribut sekolah  kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Bahkan  pembelaan  terhadap indikasi pelanggaran dari pejabat Dinas Pendidikan.
 
Oleh karena itu, Koordinator GMMP Hary Santony menyatakan “Mendukung hak interpelasi anggota DPRD Kota Bandung kepada Walikota Bandung atas karut-marutnya PPDB Kota Bandung 2015,” ujarnya. (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:,