BPJS Sejak Awal Memang Tak Masukkan Aspek Syariah

BPJS Sejak Awal Memang Tak Masukkan Aspek Syariah

Ilustrasi Foto - Net

Jakarta - Sejak awal embentukan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang tidak memperhatikan aspek syariah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu memahami peruntukan sistem jaminan kesehatan tersebut.
 
Mantan wakil ketua Komisi IX DPR RI, Achsanul Qosasi yang merupakan salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) pembentukan BPJS mengungkapkan, dalam perumusan regulasinya BPJS memang tidak mengakomodasi kepentingan syariah. "Memang tidak pernah dibahas aspek syariahnya. Luput begitu saja saat pembahasan," katanya.
 
Tidak terbahasnya aspek syariah tersebut, menurut dikatakan Achsanul karena memang tidak diperlukan. Sebab, pembentukan BPJS bukan diorientasikan untuk kepentingan bisnis perbankan ataupun jual beli. Melainkan, untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.


Dia menerangkan, BPJS bukan dilandaskan pada akad jual beli. Oleh karena itu, fatwa MUI tentang halal ataupun haramnya penerapan sistem penjaminan kesehatan untuk rakyat itu perlu dikoreksi. "BPJS itu kan bukan bank yang memperdagangkan uang. Yang itu memang ada riba. BPJS itu akadnya adalah penjaminan untuk kesehatan," katanya.


Karena akadnya penjaminan menurut Achsanul, itu artinya peserta tak dipaksakan untuk mendaftar jadi anggota. Dia mencontohkan, penerapan BPJS yang sama seperti dalam sistem asuransi. Jika warga negara mendaftarkan kepesertaannya, itu berarti dirinya mendapatkan perlindungan lewat angsuran yang dibayarkan. 


Terkait dengan adanya denda bagi setiap anggota, katanya sifatnya hanya pendisiplinan agar iuran penjaminan dibayarkan tepat waktu. Denda tersebut tak disemangati dengan maksud mencari keuntungan. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:ekonomi,