PDIP Ngotot Hidupkan Lagi Pasal Penghinaan Presiden

PDIP Ngotot Hidupkan Lagi Pasal Penghinaan Presiden

Jakarta Penting bagi presiden Indonesia untuk mendapat “tameng” hukum dari bentuk tindakan yang melecehkan dan menghina, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ngotot ingin dihidupkan kembali pasal penghinaan presiden.
 
"Jelas, pasal itu masih diperlukan bukan karena saya dari PDIP. Pertama, pasal penghinaan terhadap warga masyarakat biasa itu masih ada di KUHP Pasal 310 soal penghinaan, pencemaran nama baik. Kenapa kok presiden boleh dihina, warga yang lain enggak boleh,” kata politikus PDIP, Henry Yosodiningrat.
 
Henry mengatakan, presiden itu merupakan simbol negara dan perlu dikhawatirkan juga bila ada orang asing yang mencaci maki presiden. Atau adanya pemberitaan media asing yang sifatnya memfitnah, melakukan pencemaran nama baik, tidak mungkin didiamkan. Makanya, perlu ada payung hukum untuk menuntut mereka.
 
“Presiden itu sebagai simbol, misalnya ada orang asing mencaci maki presiden kita atau pers asing yang sifatnya itu fitnah penghinaan pencemaran nama baik lalu dengan apa kita menuntutnya,” katanya.
 
Disebutkan, yang perlu dihidupkan kembali terkait dengan pasal penghinaan presiden tetap harus diperhatikan supaya tidak “karet”. Sehingga ada rumusan yang jelas, karena kalau konteksnya mengkritik tentu itu hal yang wajar, karena apa jadinya bangsa ini kalau presidennya tidak bisa dikritik.
 
“Saya berpikir presiden perlu dilindungi. Di negara mana pun dilindungi tidak berarti membunuh demokrasi. Kritik dan penghinaan itu berbeda, kritik saya setuju, tidak  lucu presiden enggak bisa dikritik. Kita harus bedakan kritik dan penghinaan,” tegasnya.(Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,