Penunjukan Calon Duta Besar Layaknya 'Bagi-bagi Kue'

Penunjukan Calon Duta Besar Layaknya 'Bagi-bagi Kue'

Kantor Kedubes RI di Australia. (merdeka.com)

Jakarta -  Pada surat yang dikirim 6 Juli 2015 ke DPR, Jokowi meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait penunjukan 33 calon duta besar baru untuk negara sahabat. Surat itu berkategori "rahasia." Namun sejak akhir pekan lalu menyebar cepat ke media sosial. Nama-nama yang muncul itu sudah lama jadi bahan spekulasi di kalangan jurnalis sebelum "bocornya" surat Jokowi ke Ketua DPR.
 
Berbagai kelangan cukup keras melontarkan berbagai tanggapan dan kritikan, menyangkut nama-nama ke-33 calon duta besar baru tersebut. Misalnya seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Ia menilai, 33 nama calon dubes yang diusulkan pemerintah kental dengan nuansa "bagi-bagi kue". 

Pasalnya, sejumlah nama yang diajukan oleh presiden berasal dari partai politik yang berafiliasi dengan penguasa. "Sepintas dari ke-33 calon dubes itu terlalu banyak nama-nama dari parpol dan berafiliasi dari penguasa. Jadi ya ini kayak bagi-bagi kekuasaan," kata Fadli.

Namun, kader partai Gerindra itu memahami usulan tersebut merupakan hak prerogratif presiden. Namun Jokowi juga seharusnya mempertimbangkan orang-orang yang punya kapasitas untuk menempati posisi itu. "Meski penunjukannya politis, tetapi harusnya berkapasitas. Jadi penunjukan diplomat seharusnya lebih banyak yang diplomat karier, tetapi tetap harus kompeten," ujarnya menyarankan.

Dari nama-nama yang diusulkan itu, diharapkan Fadli  berkompeten untuk menjabat sebagai duta besar. "Kalau dari diplomat karier pasti mumpuni. Kalau tiba-tiba jadi diplomat, dia paham, diplomasi kayak apa? Politik luar negeri kayak apa? Apalagi, Jokowi kan ingin menjadikan kedutaan sebagai garda terdepan marketing kepentingan nasional kita," tegasnya.

Mengenai kapan usulan itu bisa disetujui oleh DPR, Fadli menuturkan hal itu tergantung Komisi I DPR. Karena nantinya kewenangannya akan diserahkan sepenuhnya kepada Komisi I. "Berharap nanti bisa diterapkan suatu pertimbangan, atau fit and proper test di masa sidang,  mulai dari 14 Agustus sampai 30 Oktober."

Sementara itu, Pengamat Politik Luar Negeri dari Universitas Paramadina, Dinna Wisnu mengatakan, meski menjadi hak prerogratif presiden sejatinya pemilihan nama-nama juga tetap mempertimbangkan hasil dari fit and proper test. "Ya memang pengajuan ke DPR hanya formalitas, tapi setidaknya transparansi sudah dilakukan. Meski akhirnya semua  kembali ke presiden," katanya.
 
Dinna memandang, ada beberapa nama yang diketahui pernah masuk dalam jajaran relawan Jokowi saat masa Pilpres lalu.  "Menjadi Duta Besar itu kan membawa nama negara Indonesia, jadi dia harus paham betul bagaimana kondisi di Indonesia, politik di Indonesia, juga politik global. Duta besar harus paham dan mengerti betul tentang Indonesia dan politik luar negeri," katanya. 

Ia menjelaskan, sangat disayangkan jika yang direkomendasikan sebagai duta besar hanya karena ajang balas budi dan tidak memahami dan mengerti mengenai politik dalam dan luar negeri. "Kalau dulu duta besar dipilih ibaratnya dibuang atau mereka yang terlalu berani berpolitik di dalam negeri. Sekarang kan beda, harusnya presiden benar-benar memilih duta besar yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang luar biasa khususnya terkait dengan politik luar negeri," katanya.
 
Menurut Dinna, jika saat fit and proper test hasilnya ada yang bisa disarankan oleh DPR ke presiden, sejatinya presiden juga dapat mempertimbangkan. "Presiden bisa menjadikan hasil fit and proper test oleh DPR nanti sebagai bahan pertimbangan," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:politik,