3 Sinyalemen Jokowi Belenggu Kebebasan Berpendapat

3 Sinyalemen Jokowi Belenggu Kebebasan Berpendapat

Jakarta - Sedikitnya ada tiga sinyalemen yang memperlihatkan kecenderungan Jokowi, untuk mengekang kebebasan berpendapat yang mengancam kebebasan pers. Padahal, pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, merupakan ancaman serius bagi kebebasan pers.
 
Demikian sebuah pernyataan tertulis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lewat Ketua Umumnya AJI Suwarjono, Sabtu (15/8/2015). Kertiga sinyalemen tersebut, yakni Pertama, upaya menghidupkan kembali pasal penghinaan kepala negara, yang sebenarnya telah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK), melalui rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR.
 
"Adapun korban pertama bila pasal itu kembali diberlakukan adalah pers. Pasal penghinaan kepala negara tersebut lentur dan bisa ditafsirkan sesuai keinginan. Bila ada narasumber atau media yang kritis, dengan mudah penguasa untuk membungkam," kata Suwarjono.
 
Oleh karena itu, dunia pers nasional menyatakan prihatin dengan hasrat pemerintahan Jokowi untuk memasukkan kembali pasal penghinaan kepala negara. Jika DPR membahas atau menyetujuinya, maka hal itu akan menjadi langkah mundur yang berakibat buruk bagi kelangsungan demokrasi.
 
Kedua, kriminalisasi atas kebebasan berpendapat di internet, dengan kembali dimuatnya ancaman pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat, dalam draf revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disusun Kemenkominfo. 
"Pasal pidana sebaiknya disinkronkan dengan rancangan KUHP yang akan dibahas DPR, sehingga semua materi di UU terkait pidana cukup di KUHP," katanya.
 
Ketiga, upaya Jokowi membelenggu kebebasan berpendapat, tersirat dari pidatonya di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Jumat kemarin.
 
Jokowi berpidato, "Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibanding memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif."
 
Meski tidak secara eksplisit, Jokowi menempatkan dua pernyataan tendensius dalam satu paragraf yang sama, sehingga mengesankan semua media termasuk yang sungguh-sungguh bekerja melayani publik, sebagai kambing hitam. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:,