Lewat 7 Oktober, Registrasi Pajak di Kota Bandung Ditindak

Lewat 7 Oktober, Registrasi Pajak di Kota Bandung Ditindak

Bandung - Walikota Bandung, H. Ridwan Kamil memberi batas tempo registrasi pajak bagi pelaku usaha menengah hingga besar di Kota Kembang hingga 7 Oktober 2015 untuk selanjutnya akan dilakukan penindakan tegas.

"Kami memberi waktu sampai 7 Oktober 2015 untuk registrasi. Setelah itu, bila masih ada pelaku usaha yang nakal kami akan turun bersama polisi dan memberi tindakan tegas," kata Ridwan Kamil di Bandung, Rabu (9/9/2015).

Ridwan Kamil atau akrab disapa Emil meminta agar registrasi dan pelaporan omset usaha dilakukan secara benar dan akurat. Ia tidak berharap adanya perilaku tidak jujur dalam penetapan pajak usahanya itu hanya untuk mengecilkan nilai pajak.

"Menurut dia hal itu terjadi karena kebiasaan dan penegakan hukum yang belum maksimal, nanti tidak boleh ada lagi seperti itu," kata Emil.

Pada kesempatan itu ia menginstruksikan Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) untuk menyebarkan surat edaran soal registrasi pajak kepada seluruh pelaku usaha di Kota Kembang.

Sebagai upaya optimalisasi, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian untuk penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan yang diduga mengemplang ataupun memanipulasi laporan pajaknya.

"Selama ini Kapolrestabes sudah menindak begal dan preman. Berikutnya kita fokus kepada kasus penipuan pajak," katanya.

Selain itu, pihaknya juga sudah membersihkan sebanyak 97 pengutip pajak dari Disyanjak dibubarkan karena diduga sering bermain dalam mengutip pajak kepada pelaku usaha. Pembenahan sistem dalam pelaporan pajak daerah tersebut diharapkan akan mendongkrak penerimaan sumber PAD Kota Bandung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung Priana Wirasaputra mengaku akan terjun langsung ke kecamatan hingga kelurahan untuk mendata perusahaan yang diduga tidak membayar pajak. Hal itu sesuai dengan instruksi wali kota agar penerimaan pajak di Kota Bandung bisa dioptimalkan.

"Bandung sedang aktif membangun. Kalau pajak tidak dimaksimalkan akan membuat pembangunan akan tersendat," katanya.

Sementara itu penerimaan pajak daerah Kota Bandung hingga 31 Agustus 2015 mencapai Rp 836 miliar atau hanya sekitar 53,26 persen dari total target pajak daerah yaitu Rp1,61 triliun.

Target tersebut antara lain dari perhotelan Rp260 miliar, restoran Rp170 miliar, hiburan Rp60 miliar, parkir Rp30 miliar, penerangan Rp180 miliar, BPHTB Rp480 miliar, PBB Rp422 miliar, air tanah Rp32 miliar, serta reklame Rp30 miliar. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,