Tak Perlu Anarki, Jatuhkan Presiden Ada Prosedur

Tak Perlu Anarki, Jatuhkan Presiden Ada Prosedur

Jakarta - Menyoroti aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung DPR belum lama ini yang menuntut Majelis MPR menggelar Sidang Istimewa untuk menarik mandat Jokowi dan Jusuf Kalla, para mahasiswa diharapkan tetap mematuhi hukum. 

 

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah, para mahasiswa agar tetap mematuhi hukum, karena untuk menjatuhkan Presiden kini tidaklah sulit. "Cara menjatuhkan Presiden ada, dan itu gampang," kata Fahri , Kamis (22/10/2015).


Disebutkan, ada perbedaan antara zaman dulu dengan sekarang. Pada masa sebelum reformasi, atau saat Indonesia di bawah rezim Orde Baru 17 tahun lalu, tidak ada cara untuk mengubah kekuasaan. "Kita dihadapkan pada aparat militer hingga berdarah-darah," katanya.

Fahri menegaskan, saat ini sudah berbeda, ada mekanisme sehingga para mahasiswa tidak perlu bertindak melanggar aturan. Misalnya, Dewan melakukan investigasi dan menemukan, Presiden terlibat suatu kebijakan tercela, Presiden melanggar hukum, Presiden bisa dijatuhkan.

"Jangan anarki ataupun pertumpahan darah. Cara menjatuhkan Presiden bukan begitu, tetapi ada prosedur," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu. Ia pun mempersilakan mahasiswa untuk terus berjuang. Sementara DPR akan menggunakan hak konstitusionalnya seperti pansus, hak angket dan lainnya.

"Tuntutan mahasiswa wajar karena munculnya krisis besar yang sudah menjelma sebagai keresahan publik. Yakni naiknya harga BBM, tingkat kesejahteraan menurun, PHK di mana-mana, masalah kabut asap dan lain-lain begitu banyak," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,