Ini Enam Butir Pernyataan Sikap MUI Terkait Israel

Ini Enam Butir Pernyataan Sikap MUI Terkait Israel

Jakarta - Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mencermati perkembangan terkini mengenai konflik Palestina-Israel yang makin memanas dan menyebabkan jatuhnya demikian banyak korban jiwa.

Konflik tersebut menurut MUI dipicu oleh kebijakan pemerintah Israel yang memberi kesempatan dan kemudahan kepada kaum Yahudi garis keras untuk memasuki komplek Masjid Al Aqsa di Jerussalem.

Bangsa Palestina khawatir kebijakan ini akan membuka peluang bagi terjadinya kebijakan baru, yang mengizinkan kaum Yahudi beribadah di Masjid Al Aqsa sehingga mengubah kondisi status quo saat ini. Yaitu bangsa Yahudi boleh mengunjungi kawasan komplek Masjid Al Aqsa, namun tidak untuk beribadah.

Bangsa Plestina dan dunia Islam mengkhawatirkan kebijakan ini ke depan dapat menyebabkan komplek Masjid Al Aqsa dipaksa untuk dibagi menjadi dua bagian yaitu kawasan Islam dan kawasan Yahudi, sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan dan praktik yang telah ada beberapa dasawarsa terakhir.

Setelah mencermati perkembangan situasi di Masjid Al Aqsa dan wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat serta Jalur Gaza yang makin memburuk, Dewan Pimpinan MUI menyatakan 6 (enam) sikap yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Anwar Abbas di Kantor MUI, Jl. Proklamasi 51, Menteng, Jakarta.

Keenam butir pernyataan sikap MUI tentang konflik bangsa Palestina-Israel tersebut yakni:

  1. MUI mendesak dibatalkannya kebijakan pemerintah Israel yang memberi kesempatan kepada kaum Yahudi untuk memasuki kawasan Masjid Al Aqsa secara demonstratif dan provokatif besar-besaran serta tidak diberikannya izin kepada kaum Yahudi untuk melakukan ibadah di komplek Masjid Al Aqsa dengan alasan apapun juga. Pemerintah Israel hendaknya tunduk dan mengikuti kehendak kaum Yahudi garis keras yang sering menyebabkan situasi memanas dan menjadi pemantik kekerasan.
  2. Mendesak pihak Israel untuk segera menghentikan segala tindakan kekerasan dan represif militeristik terhadap bangsa Palestina yang telah menyebabkan jatuhnya demikian banyak korban jiwa dan luka-luka. Pendekatan refresif dan militeristik tersebut tidak akan menyelesaikan sumber dan akar permasalahan konflik yang terjadi akhir-akhir ini dan konflik berkepanjangan antara Palestina-Israel. Bahkan tindak kekerasan yang melanggar HAM oleh tentara Israel akan menambah semangat bangsa Palestina untuk meningkatkan perlawanan dan pembelaan diri yang akan menyebabkan eskalasi konflik dan membahayakan serta menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang makin banyak dan harta benda yang makin besar.
  3. Mendesak pemerintah Israel segera mencabut pembatasan dan larangan bagi umat Islam untuk memasuki komplek Masjid Al Aqsa karena ketentuan tersebut bertentangan dengan HAM, kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah/ajaran agama yang dijamin oleh hukum internasional dan Deklarasi HAM PBB.
  4. Mendorong dan mendesak PBB terutama melalui Dewan Keamanan untuk segera menggelar sidang dalam waktu sesegera mungkin untuk mengatasi konflik di tanah Palestina tersebut dan dalam jangka panjang mewujudkan perdamainan dengan prinsip “dua Negara yang berdampingan secara damai”. Lima pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, terutama Amerika Serikat, hendaknya mendukung resolusi komprehensif hasil sidang Dewan Keamanan PBB tersebut yang diharapkan berupa putusan:

(a)                  penghentian masuknya kaum Yahudi ke dalam komplek Masjid Al Aqsa secara demonstratif dan provikatif serta pembatasan sekaligus jaminan agar mereka tidak melakukan ibadah di komplek Masjid tersebut;

(b)                  penghentian tindak kekerasan dan pendekatan represif militeristik tentara Israel terhadap bangsa Palestina;

(c)                   pencabutan pembatasan dan larangan umat Islam memasuki komplek Masjid Al Aqsa;

(d)                  penghentian pembangunan perumahan warga Yahudi di kawasan pendudukan Israel di wilayah Palestina;

(e)                  menyelenggarakan perundingan kembali antara Palestina-Israel baik yang dikoordinir PBB dan didukung Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia serta Negara-negara Arab;

(f)                    pembentukan dan penempatan secara permanen jangka panjang Pasukan Penjaga Perdamaian PBB ke wilayah komplek Masjid Al Aqsa, tanah pendudukan Israel di Jerussalem dan sekitarnya, serta di wilayah Gaza, terutama di wilayah perbatasan Palestina-Israel;

(g)                  atas alasan kemanusiaan dan HAM, menghentikan blockade Israel terhadap wilayah Gaza dan menghentikan berbagai pembatasan dan larangan bagi warega Palestina di kawasan yang diduduki Israel di Palestina, termasuk di Tepi Barat;

(h)                  mengusulkan ke pengadilan HAM internasional untuk mengadili Israel atas tuduhan pelanggaran HAM dan penghormatan hak asasi kemanusiaan.

  1. Mendorong dan meminta dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil inisiatif lebih banyak dan menggalang dukungan Negara-negara di dunia dan organisasi internasional, termasuk PBB dan OKI, mencari solusi permanent dan komprehensif atas konflik Palestina-Israel. Sikap dan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mendukung kemerdekaan Palestina hendaknya diwujudkan melalui langkah-langkah konkrit dan tegas serta terukur sebagai bukti keseriusan Presiden dan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 yakni untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  2. Menghimbau umat Islam dan dunia untuk terus menerus memberikan dukungan dan mendoakan agar bangsa Palestina diberi Allah SWT kekuatan lahir batin dalam memperjuangkan terwujudnya hak-hak dasarnya untuk merdeka dan berdaulat di Tanah Palestina. (AY)
.

Categories:Nasional,
Tags:,