Kemnaker Sisir 60 Daerah Basis Kantong TKI

Kemnaker Sisir 60 Daerah Basis Kantong TKI

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemberdayaan khusus kepada 60 kabupaten/kota, yang selama ini merupakan daerah basis rekrut Tenaga Kerja Indonesia atau dikenal sebagai daerah kantong TKI.

Program pemberdayaan ini dilakukan sebagai antisipasi dampak penghentian penempatan TKI domestik worker, yang bekerja pada pengguna perseorangan ke-19 negara di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah pun menggeser penempatan calon TKI Timur Tengah  agar dapat bekerja di pengguna berbadan hukum atau formal,  berdasarkan kemampuan dan kompetesi yang dimilikinya serta meningkatkan aspek pengawasan dan perlindungan untuk mencegah penempatan TKI illegal.

Pemberdayaan ekonomi bagi calon TKI, TKI purna, dan keluarga TKI menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan yang baru di dalam negeri, kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan Kesempatan Kerja (Binapentasker) Kemnaker Heri Sudarmanto di Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Heri saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pertemuan Tripartit lintas Kementerian/Lembaga Nasional Perlindungan WNI/TKI di luar negeri membahas sistem perlindungan pasca Kepmenaker Nomor 260 tahun 2015, yang diselenggarakan Konsuler Kementerian Luar Negeri.

Menurut Heri, program pemberdayaan masyarakat di 60 kantong TKI dilakukan melalui penguatan berbagai kegiatan dan program-program dengan mempertimbangkan potensi daerah asal TKI.

Di kantong-kantong TKI, kita luncurkan program padat karya atau produktif, teknologi tepat guna, kewirausahaan, pelatihan kerja dan pemberdayaan  UKM. Pemberdayaan  ini dilakukan agar tercipta lapangan kerja baru bagi para TKI, ujarnya.

Selain itu, lanjut Heri, 60 kantong TKI tersebut juga diberikan program edukasi keuangan dan pemanfaatan perbankan untuk usaha, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI serta pelayanan remitansi, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan TKI bermasalah.

Program-program pemberdayaan TKI ini melibatkan lintas kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Bank Indonesia-OJK, Kemkop dan UKM, Kementerian  Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Dinas-dinas Tenaga Kerja dan stake holder lainnya.

"Kita juga memberikan insentif pelatihan kewirausahaan di kantong TKI, agar nantinya mereka bisa bekerja secara mandiri dengan berbagai tingkat usaha. Ini dimaksudkan agar para pencari kerja sedapat mungkin tetap bekerja di dalam negeri dengan lebih layak pendapatannya," kata Heri.

Jenis pelatihan wirausaha meliputi berbagai budidaya, seperti budidaya ayam, sapi dan kambing, usaha konveksi, menjahit dan bordir. Selain itu, ada juga pelatihan tata rias pengantin, jasa boga, bengkel motor, sablon dan percetakan, pengelasan, serta konstruksi skala kecil. (AY)

.

Categories:Nasional,
Tags:,