Risma Jadi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Wewenang

Risma Jadi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Wewenang

Mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma).

Surabaya -  Tri Rismaharini (Risma) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang renovasi Pasar Turi di Surabaya, Jawa Timur. Penetapan tersangka atas mantan Walikota Surabaya itu dilakukan oleh Polda Jatim. 
 
Kabar itu dipastikan setelah Kejati Jawa Timur menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang dikirim penyidik Polda Jatim. "Kita sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jatim," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Romy Arizyanto, Jumat (23/10/2015). 

Menurut Romy, SPDP telah diterima Kejati sejak Kamis, 30 September 2015. Risma disangkakan telah melanggar Pasar 421, tentang menyalahgunakan wewenang. "Risma melanggar Pasal 421, kami terima SPDP pada 30 September 2015," katanya.

Kejati Jawa Timur, katanya belum menerima berkas perkara dari Polda Jawa Timur. Oleh karena itu, dia belum mengetahui secara detail mengenai kasus yang menimpa Risma. "Itu penyidik Polda Jatim yang lebih tahu, karena kita belum menerima berkas perkara dari penyidik," katanya.

Sementara itu, Tri Rismaharini membantah menyelewengkan wewenang. Penetapan Risma sebagai tersangka diduga untuk menggagalkannya kembali memimpin Kota Surabaya. "Sejauh ini Bu Risma mengklarifikasi bahwa hal itu sebagai fitnah," kata tim hukum Risma, Didik Prasetiyono, Jumat (23/10/2015).

Didik menduga, ada pengusaha hitam yang merasa dirugikan Risma lalu melapor ke polisi. "Ini upaya kampanye hitam untuk menjegal Bu Risma. Ini tidak bisa dilepaskan dari politik," tuturnya. Upaya menjegal Risma maju sebagai calon walikota Surabaya sudah beberapa kali. "Saat pendaftaran ada pasangan calon yang lari atau pasangan calon syarat tidak lengkap." 
 
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengonfirmasi status tersangka Risma siang tadi. Kejaksaan Tinggi menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jawa Timur pada 30 September. Namun, Kapolda Jatimr Irjen Anton Setiadji membantah informasi tersebut. 

Didik meminta Kejaksaan dan Polda Jawa Timur menjelaskan hal itu. Ia mengaku, hingga malam ini belum menerima surat pemberitahuan Risma tersangka. "Kapolda dan Kejati harus segera klarifikasi," tegas Didik. (Jr.)*
.

Categories:Nasional,
Tags:,