Tetapkan UMP 2016 Gunakan PP Pengupahan

Tetapkan UMP 2016 Gunakan PP Pengupahan

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta seluruh gubernur segera menyesuaikan dan memproses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2016 dengan menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Dengan berlakunya PP Pengupahan ini, formula pengupahan akan menggunakan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum.

Gubernur akan menetapkan dan mengumumkan secara serentak UMP tahun berikutnya setiap tanggal 1 November. PP ini memang baru berlaku tahun depan, kata Hanif, usai membuka Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian dengan tema “Melalui Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kita Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Penguatan SPIP Kementerian Ketenagakerjaan,” di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Sebelumnya, PP tentang Pengupahan telah selesai dan Presiden RI Joko Widodo juga telah menandatangani PP itu pada Jumat lalu.

PP Pengupahan sudah selesai, sudah ditandatangani presiden dan telah diundangkan. Itu langsung berlaku. Penetapan UMP 2016 oleh gubernur nanti sudah harus menggunakan formula sebagaimana diamanatkan dalam PP tersebut, ujarnya.

Hanif menilai, PP Pengupahan ini terobosan dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Soalnya, penetapan UMP selama ini didominasi berbagai bentuk politisasi yang membuat kenaikan upah tidak rasional dan menimbulkan ketidakpastian.

Setelah 12 tahun tertunda, PP tentang Pengupahan akhirnya selesai. Presiden Jokowi telah menanda-tangani PP tersebut pada Jumat (23/10) kemarin dan langsung berlaku tahun depan, kata Hanif.

Dia menambahkan, sebelum ada PP Pengupahan, penetapan UMP didominasi oleh berbagai bentuk politisasi yang membuat kenaikan upah tidak rasional dan menimbulkan ketidakpastian. Adanya PP kini memberikan kepastian, tak hanya bagi pekerja, tapi juga pengusaha.

Negara hadir dengan kebijakan upah minimum untuk melindungi pekerja agar tidak terjatuh dalam upah murah, melindungi mereka yang belum bekerja agar bisa masuk ke pasar kerja, dan melindungi dunia usaha agar bisa berkembang meningkatkan lapangan kerja, jelas Hanif.

Sebagaimana diketahui, formula pengupahan dalam PP baru ini menggunakan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Gubernur akan menetapkan dan mengumumkan secara serentak UMP tahun berikutnya setiap tanggal 1 November.

Keputusan soal formula baru pengupahan tersebut sebelumnya telah disampaikan pemerintah saat pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap empat pada pertengahan Oktober lalu.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklaim, konsep pengupahan baru tersebut sudah adil. Sebab, menurut dia, di negara maju saja pertumbuhan ekonomi tidak serta merta langsung dijadikan ukuran untuk menaikkan upah pekerja. Disebutkan, hanya setengah dari angka pertumbuhan ekonomi yang dijadikan acuan untuk menaikkan upah. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,