Menhub Cabut Larangan Ojek Online dan Sejenisnya

Menhub Cabut Larangan Ojek Online dan Sejenisnya

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akhirnya mencabut pelarangan operasi ojek online. (foto lustrasi)

Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akhirnya mencabut pelarangan operasi ojek online,sekaligus mengizinkan layanan ojek online ataupun layanan transportasi online sejenis lainnya kembali beroperasi.

Sebelumnya Menhub menilai, larangan operasi itu karena tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan peraturan perundang-undangan turunannya. Apalagi sejak 2011 marak beroperasi layanan kendaraan berbasis aplikasi online, seperti Uber, Go-Jek, GrabTaxi, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek, dan sebagainya.

Untuk itu, Manajemen Go-Jek pun berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena langsung bereaksi terhadap kebijakan pelarangan operasional Go-Jek dan transportasi umum berbasis online lainnya. Dalam pernyataannya di akun resmi Go-Jek, CEO Go-Jek Nadiem Makarim mengatakan, Jokowi telah menyelamatkan lebih dari 200 ribu pengemudi Go-Jek.

"Terima kasih Presiden @jokowi atas dukungan Bapak terhadap lebih dari 200 ribu pengemudi GO-JEK dan 8 juta pengguna aplikasi kami," tulis Nadiem dalam akun Twitter @gojekindonesia, Jumat (18/12/2015).

Nadiem mengatakan, dengan memanggil Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk meminta penjelasan soal dilarangnya transportasi umum berbasis daring ini, Jokowi telah melindungi ekonomi kerakyatan. "Bapak @jokowi telah melindungi ekonomi kerakyatan sebagai fondasi kekuatan bangsa Indonesia. Majulah Indonesia!" cuit Nadiem.
 
Setelah mendapat reaksi keras dari masyarakat dan Jokowi, Jonan langsung mencabut surat larangan transportasi online itu. Jonan menjelaskan, sesuai UU No. 22 Tahun 2009, kendaraan roda dua sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai angkutan publik. Namun realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik, dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai.

Kesenjangan antara kebutuhan transportasi dengan kemampuan menyediakan angkutan publik itu kemudian diisi oleh ojek, dan beberapa waktu terakhir juga dilayani oleh transportasi berbasis aplikasi, seperti Go-Jek dan lainnya.

"Atas dasar itu, ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak," tegas Jonan.
 
Sediakan  platform teknologi
Sementara itut, GrabTaxi mengucapkan rasa syukur. "Alhamdulillah," kata Kiki Rizki selaku Head Marketing GrabTaxi Indonesia. Namun GrabTaxi belum memberikan tanggapan secara lengkap. Sebelumnya, GrabTaxi mengatakan, pihaknya sangat menghargai regulasi setempat, tak terkecuali di Indonesia.

"Kami menghargai regulasi lokal, dan terus berupaya menjalankan layanan kami dalam koridor hukum yang ada. Kami berkomitmen untuk merealisasikan visi kami, membuat layanan transportasi yang aman, terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang," papar Cheryl Goh, Group VP of Marketing, GrabTaxi Holdings.

Untuk mendukung dan mentransformasi sistem transportasi di Indonesia, kata Goh, penting untuk mempertimbangkan kepentingan para pengemudi dan penumpang yang harus menjadi titik fokus dari transformasi ini. Juga bagaimana model bisnis baru yang inovatif ini dapat memainkan peranan penting.

Disebutkan, aplikasi GrabTaxi, dalam mengantarkan seluruh layanannya termasuk GrabCar dan GrabTaxi, tidak memiliki kendaraan atau armada apa pun. Pihaknya menyediakan platform teknologi yang menghubungkan pengemudi dan penumpang.

Penting diketahui, keselamatan merupakan aspek yang sangat penting, yang menjadi prioritas dalam setiap layanan yang ditawarkan. GrabTaxi telah melakukan banyak inisiatif untuk memastikan keselamatan para penumpang dan pengemudinya. (Jr.)**
.

Categories:Info Bisnis,
Tags:,

terkait

    Tidak ada artikel terkait