PHK 'Paksa' Nasib Ribuan Mantan Karyawan Merpati Tak Jelas

PHK 'Paksa' Nasib Ribuan Mantan Karyawan Merpati Tak Jelas

Para pramugari melakukan aksi tuntut pembayaran gaji dan THR bersama ribuan mantan karyawan Merpati yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung. (foto - ist)

Jakarta - Sejak Desember 2015 hingga sekarang ini, nasib sekitar 1.400 mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines masih terkatung-katung. Hak normatif karyawan pun belum kunjung dibayarkan oleh perusahaan.

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar (Grasi) pun turut membantu ribuan mantan karyawan Merpati Nusantara Airlines, dalam rangka mengambil langkah hukum. Menurut Wakil Ketua DPP Grasi, I Wayan Swarna, pihaknya telah menyampaikan tiga kali somasi ke pengadilan untuk mengajukan permohonan pailit.

Pertama, pada 15 Januari 2016, lalu 25 Januari 2016, dan yang ketiga adalah 2 Februari 2016. "Prisipnya, perjuangan DPP Grasi adalah memastikan seluruh karyawan Merpati dibayar hak-hak normatifnya, seusai ketentuan perundangan yang berlaku. Kami siap berdialog dengan siapa pun di dalam koridor, saling menghormati dan menghargai atas keputusan yang dibuat," kata Wayan di Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Namun, pada saat permohonan pailit tengah diproses pengadilan, ternyata ada pihak lain yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas Merpati. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Kepailitian, permohonan PKPU harus didahulukan pemeriksaannya di persidangan. Hingga ada keputusan baru, barulah persidangan permohonan pailit dipegang pengadilan.

Menurut Wayan, pemohon PKPU diketahui adalah Aries Munandar, ketua penawaran paket penyelesaian permasalahan pegawai (P5). Status Aries pun disebut masih aktif sebagai karyawan Merpati, yang menjabat sebagai dirut PT Parathita Titian Nusantara.

Sementara Parathita Titian merupakan anak usaha Dana Pensiun (Dapen) Merpati, yang sedang dalam likuidasi. Dapen, posisinya milik para karyawan Merpati sebagai peserta, di mana pendirinya adalah dirut Merpati. Dengan memperhatikan kaitan antara Parathita Titian yang memohon PKPU atas Merpati, para mantan karyawan menganggap adanya indikasi konspirasi yang akan mempersulit Merpati ke depan.

Seperti diketahui, kebutuhan dana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) seluruh karyawan  Merpati sesuai dengan peraturan atau ketentuan perusahaan, adalah sebesar Rp 1,5 triliun.

Lewat program rekonstruksi dan revitalisasi (RR) yang digagas oleh PT Perusahaan Pengelola Aset, berupa program PHK seluruh pegawai Merpati, telah diputuskan akan ada pinjaman sebesar Rp 350 miliar untuk membayar pesangon karyawan. PHK "paksa" tersebut yang dinamakan dengan P5, namun setelah 27 bulan ini hingga sekarang pun belum jelas. (Jr.)**

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,