Bapenasi Diminta Pahami Masalah Perumahan Rakyat

Bapenasi Diminta Pahami Masalah Perumahan Rakyat

Bapenasi Diminta Pahami Masalah Perumahan Rakyat

Jakarta  - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang kini tidak lagi berada di bawah Menteri Koordinasi Perekonomian tetapi langsung kepada Presiden diharapkan agar dapat lebih memahami masalah perumahan rakyat.

"Seharusnya Bappenas bisa lebih berusaha untuk memahami masalah perumahan rakyat sebagai penentu arah pembangunan perumahan nasional," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Menurut dia, Bappenas dinilai masih belum terlalu memahami persoalan perumahan rakyat antara lain karena saat ini masih belum ada "road map" (peta jalan) yang jelas mengenai arah perumahan nasional.

Ia berpendapat, masalah perumahan saat ini masih banyak yang dibiarkan tidak tentu arah dan dibiarkan mengambang sedangkan asar dibuat kebingungan sebagai peninggalan menteri yang lalu.

"Masalah rencana penghapusan subsidi rumah tapak yang ditentang banyak pihak belum jelas keputusannya. Belum lagi masalah hunian berimbang menyusul dilaporkannya sebagian besar pengembang ke kejaksaan karena dianggap tidak memenuhi aturan hunian berimbang," katanya.

Hal demikian, ujar Ali, berpotensi membuat beberapa pengembang mengambil "jalan pintas" dengan negosiasi dan pendekatan sendiri-sendiri sedangkan kepastian hukum untuk yang lain masih belum jelas. Aturan hunian berimbang yang masih mengundang polemik juga dinilai tidak juga dapat diselesaikan oleh menteri yang lalu.

Indonesia Property Watch pun berharap ada keberpihakan pemerintah untuk mengurusi perumahan rakyat dengan lebih fokus terhadap permasalahan perumahan yang ada saat ini termasuk dengan membentuk dirjen yang khusus untuk perumahan rakyat.(Ode)**

.

Categories:Ekonomi,
Tags:ekonomi,