Megawati Digugat Rp 35 Miliar oleh Kader Militan PDIP Bali

Megawati Digugat Rp 35 Miliar oleh Kader Militan PDIP Bali

Wayan Disel Astawa ajukan gugatan terhadap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. (foto - ist)

Denpasar - Buntut pemecatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wayan Disel Astawa, mengajukan gugatan hukum secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Didampingi tim kuasa hukum I Nyoman Karsana, Ni Nengah Saliani dan Putu Astuti Hutagalung, Disel mendaftarkan gugatannya ke PN Denpasar.

Pihak yang digugat adalah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, sebagai Tergugat I, Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, I Wayan Koster sebagai Tergugat II dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Badung, Nyoman Giri Prasta, sebagai Tergugat III.

Para tergugat tersebut digugat dengan delik aduan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dalam gugatannya, anggota Komisi III DPRD Bali itu meminta Majelis Hakim PN Denpasar mengabulkan gugatannya dengan menyatakan, SK pemecatannya oleh PDIP tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan diminta mengembalikan haknya sebagai anggota PDIP dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Bali periode 2014-2019. Disel menilai usulan pengajuan PAW (pergantian antar waktu) atas dirinya sebagai anggota kepada pimpinan DPRD Bali merupakan pelanggaran hukum. Usulan itu bertentangan dengan ketentuan AD dan ART PDIP maupun UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR/DPRD dan DPD, khususnya yang tercantum dalam pasal 355 tentang PAW.

Selain itu, Disel meminta majelis hakim menghukum para tergugat untuk membayar kerugian kepadanya sejumlah Rp 35 miliar. Setelah perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghukum para tergugat untuk membayar paksa (dwangsoon) sebesar Rp 5 juta setiap harinya, jika lalai melaksanakan putusan tersebut.

Disel mengatakan, adanya SK pemecatan dirinya yang dipublikasikan lewat media massa menyebabkan kehormatan dan nama baiknya tercemar sebagai kader PDIP. Ia sudah berjuang membesarkan nama besar PDIP, khususnya di wilayah Dapil Desa Ungaran, Kuta Selatan.

"SK pemecatan itu telah menimbulkan kerugian besar bagi saya, baik secara material dan immaterial," kata politisi muda asal Ungaran, Badung Selatan, Rabu (13/4/2016).

Ia merinci kerugian material  sebesar Rp 35 miliar. Dasar perhitungan kerugian itu diambil berdasarkan besarnya jumlah suara yang diperolehnya pada Pileg 2014 sekitar 35.000 suara. Masing-masing suara dinilai sebesar Rp 1 juta untuk biaya sosialisasi politik, sehingga total kerugiannya Rp 35 miliar.

Sementara kerugian immaterial karena adanya pemberitaan luas di media massa yang menyebabkan nama baik dan kehormatannya tercemar, pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang. "Wajar kerugiaan immaterial yang saya alami, disetarakan dengan sejumlah uang dengan nilai mencapai Rp 100 miliar," katanya. (Jr.)**

.

Categories:Politik,
Tags:,