Khofifah, KIS,KIP,dan KKS Sesuai UU APBN Boleh Dicek

Khofifah, KIS,KIP,dan KKS Sesuai UU APBN Boleh Dicek

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Jakarta - Khofifah Indar Parawansa Menteri Sosial  menyatakan, pemerintah sudah menelaah perangkat hukum terkait peluncuran "kartu sakti" berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Cek saja dalam UU APBN (yang ditandatangani,red) 2013 tentang APBN 2014 kalau terkait program ada di DPR tapi jenis kegiatannya di pemerintah," kata Khofifah usai membuka KSN (Kesetiakawanan Sosial Nasional) Indotera Expo 2014 di Kalibata Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Khofifah menjelaskan, dasar hukum yang digunakan pemerintah untuk meluncurkan "kartu sakti" tersebut selain UU APBN yang disahkan 2013, adalah UU MD3 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Cek saja dalam Pasal 98 UU MD3, pasal17 UU APBN 2013. Supaya enak supaya enak cocokkan disitu keputusan MK Nomor 35 tahun 2013. Kalau DPR terkait program sedangkan kegiatan terkait pemerintah asal tidak mengurangi volume dan output," tambah dia.

Ia menjelaskan hal tersebut karena DPR mempermasalahkan peluncuran KIS, KIP dan KKS.

"Banyak yang mempermasalahkan nomenklaturnya. Ini soal jenis kegiatannya, program besarnya tetap pada program perlindungan sosial," kata Khofifah. 

Peluncuran KIS, KIP dan KKS pada Senin (3/11) lalu diprsoalkan DPR karena dilakukan tanpa koordinasi dengan legislatif.(Ode)**

 

.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,