Warga Dadap Minta Dialog dengan Aparat Bukan Kekerasan

Warga Dadap Minta Dialog dengan Aparat Bukan Kekerasan

Warga Dadap minta untuk berdialog dengan aparat bukan tindakan kekerasan. (foto - ist)

Tangerang - Warga lokalisasi Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang menuntut aparat lebih mengedepankan dialog, bukan kekerasan. Sebelumnya, bentrokan warga dengan aparat tak terelakkan saat masyarakat menolak untuk digusur.

Lewat keterangan tertulis dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Selasa (10/5/2016), warga Dadap Kosambi Tangerang menuntut aparat yang melakukan penggusuran tidak melakukan kekerasan terhadap warga kecil, namun besikap lebih persuasif.

Mereka pun menuntut tiga hal. Yakni, tarik mundur aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP, hentikan pemberian Surat Peringatan II serta lakukan dialog yang tulus dengan warga. "Hari Selasa ini surat peringatan II kembali akan dibagikan, warga menolak dan memblokade jalan menuju Kampung Baru Dadap. Warga menginginkan dialog dengan pemerintah, namun berdasarkan warga yang terjadi adalah kekerasan aparat dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet," ungkap salah seorang warga Dadap, Ijul.

Menurutnya, penggusuran kawasan daerah Dadap tersebut nantinya akan membangun rumah susun di lokasi dan Islamic Center. Namun demikian, warga tidak pernah diperlihatkan mengenai rencana datail mengenai pembangunan tersebut. Warga juga tidak dilibatkan dalam proses penataan. Di lapangan aparat melakukan intimidasi terhadap tokoh masyarakat, dengan cara mendatangi rumah-rumah agar tidak memasang spanduk atau menolak penggusuran.

"Oleh karena itu, kami mencurigai rencana penggusuran kampung nelayan Dadap diindikasikan sebagai bagian memuluskan pihak pengembang. Sebab kampung nelayan Dadap berhadapan langsung dengan area pembangunan pulau a, b dan c reklamasi Teluk Jakarta yang menguntungkan pengembang," tegasnya.

Untuk itu, warga Dadap telah melaporkan hal tersebut ke Komnas HAM dan Ombudsman, bahkan warga telah mendatangi kantor bupati. Namun, bupati melalui sekda bersikukuh untuk melakukan penggusuran secara paksa.

Sebelumnya, tanggal 26 April 2016 Bupati Tangerang mengeluarkan Surat Peringatan 1 (satu) dengan Nomor 301/1081-SPPP, yang ditujukan kepada pemilik bangunan tempat usaha dan tempat hiburan Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

Pengeluaran surat peringatan 1 ditolak, karena warga menilai tindakan yang dilakukan oleh Bupati Tangerang penuh dengan kesewenang-wenangan. Dengan alasan penertiban lokalisasi, Bupati akan menggusur ratusan kepala keluarga yang bertempat tinggal di kampung nelayan Dadap. Padahal 72 bangunan cafe dan lokalisasi sejak dua bulan lalu telah ditutup oleh warga, sedangkan terhadap para pekerja seks komersial pun telah dilakukan pembinaan oleh Kementerian sosial dan telah pulang kampung.

Bahwa pada 14 Maret 2016 terjadi proses sosialisasi tanpa mendengar warga dan dilakukan dengan cara intimidasi menggunakan ratusan aparat  gabungan dan tidak transparan. Pemerintah daerah mengundang perwakilan, namun dijaga 550 aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP hingga warga merasa tertekan. Dalam sosialisasi, penertiban bertujuan menertibkan lokalisasi, bukan menggusur tempat tinggal warga. Namun dalam kenyataannya seluruh rumah warga menjadi target penggusuran. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,