Kemenpan-RB Segera Pangkas Satu Juta PNS hingga 2019

Kemenpan-RB Segera Pangkas Satu Juta PNS hingga 2019

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi. (foto - ist)

Jakarta - Mulai tahun depan pemerintah berencana melakukan rasionalisasi dan evaluasi jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai  Negeri Sipil (PNS). Rencananya, rasionalisasi jumlah PNS itu akan berlangsung hingga 2019 mendatang.

Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, jumlah ideal ASN yang PNS sesuai jumlah penduduk dan besaran APBN, yakni 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 250 juta jiwa, atau setara dengan 3,5 juta pegawai.

"Kami sudah minta ke Kemenkeu untuk mulai mencadangkan anggaran untuk rasionalisasi pegawai. Jumlahnya sedang kita hitung, tetapi rasionya kurang lebih jumlah pegawai pemerintah yang PNS itu kurang lebih 1,5 persen dari jumlah penduduk," kata Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, Rabu (18/5/2016).

Menurut Yuddy, dari data  jumlah ASN dan PNS mencapai 4,7 juta sehingga melebihi angka ideal. "Kini statistiknya 4.750.000 lebih, berarti, kelebihan satu juta. Dari kelebihan satu juta iitu tentu ada yang pensiun sampai dengan 2019, diperkirakan yang pensiun 520 ribu orang. Berarti, ada sekitar 500 ribu lagi," katanya.

Disebutkan, rasionalisasi ini tidak sekadar mengurangi pegawai, tapi juga menyiapkan pegawai pemerintah dengan kompetensi tinggi. "Oleh karena itu, jumlah yang dirasionaliasi akan lebih banyak, karena akan ada yang masuk. Namun , akumulasi jumlahnya akan jauh berkurang dibandingkan dengan pegawai saat ini," tegas Yuddy.

Kemenpan RB akan mulai mensosialisasikan langkah itu sekitar Juli mendatang. Kemenpan RB juga mengeluarkan aturan teknis untuk memetakan SDM di pemerintah pusat maupun daerah, baik dari sisi jumlah maupun jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diperlukan.

"Ini semua masih dalam proses formulasi kebijakan, yang mudah-mudahan kita akan sosialisasikan setelah Lebaran. Sehingga setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sudah memiliki standar audit pegawai yang sama," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,