Kemenpan RB, Tidak Ada PHK pada Rasionalisasi 1 Juta PNS

Kemenpan RB, Tidak Ada PHK pada Rasionalisasi 1 Juta PNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). (foto - ist)

Jakarta - Terkait rasionalisasi satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kurun  2017-2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan klarifikasi. Tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja pada PNS.

"Yang benar adalah rencana rasionalisasi PNS, bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya rendah serta yang kinerja dan disiplinnya buruk, sehingga mengganggu pelayanan publik," kata  Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kemenpan RB Herman Suryatman di Jakarta, Senin (6/6/2016).

Ia menjelaskan, rasionalisasi PNS itu menjadi kebijakan untuk percepatan penataan PNS, sebagai wujud konkret reformasi birokrasi 2015-2019. Sebab, dari masalah belanja pegawai dan pensiun (BPP) pada 2015, mencapai Rp 700 triliun, atau 33,8 persen dari total anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 2.093 triliun. 

Namun demikian, aparatnya dinilai kurang disiplin dan kualitas kerja mereka kecenderungannya terus menurun. "Mereka kurang kompetitif di era globalisasi yang sejatinya membutuhkan aparatur berdaya saing tinggi," katanya.

Oleh karena itu, dilakukan seleksi rasionalisasi berdasarkan empat bagian yang menjadi pertimbangan Kemenpan RB. Yakni PNS yang kinerja dan kualitas kerja baik akan dipromosikan. PNS dengan kualifikasi dan kompetensi rendah tapi kualitasnya baik, akan direkomendasi untuk ditingkatkan kualitasnya lewat pendidikan dan pelatihan.

Bagi PNS yang kualifikasi dan kompetensinya baik tapi memiliki kinerja rendah, akan dimutasi. Sedangkan PNS dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja rendah akan dirasionalisasi. Namun, rasionalisasi PNS itu masih dalam kajian yang jika disepakati akan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,