13 Tahun Vaksin Palsu Beredar Peran Kemenkes Dipertanyakan

13 Tahun Vaksin Palsu Beredar Peran Kemenkes Dipertanyakan

Kinerja Kemenkes dan BPOM dipertanyakan terkait peredaran vaksin palsu. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Merebaknya peredaran vaksin palsu telah meresahkan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan penegak hukum kepolisian agar segera mengusut tuntas peredaran vaksin ilegal itu.

Dukungan agar jaringan peredaran, distributor dan pembuat vaksin palsu diungkap muncul dari perkumpulan advokat yang tergabung Jaringan Advokat Republik Indonesia (JARI). Para advokat bersama KPAI mendatangi Mabes Polri untuk memberikan dukungan, agar kasus itu segera dituntaskan dan pelaku ditangkap serta dihukum berat.

"Kita apresiasi langkah kepolisian seperti membuat satgas untuk mengungkapkan jaringan, distributor dan pembuat vaksin palsu. Sebab vaksin palsu bilamana terus beredar akan merugikan masyarakat, terutama anak-anak," tegas Ketua Umum DPP JARI Krisna Murti di Jakarta, Selasa (28/6/2016).

JARI juga meminta agar Kementerian Kesehatan dan Badan Obat Pengawas Makanan (BOPM) tidak kecolongan lagi. Kedua instansi tersebut dianggap paling bertanggung jawab atas peredaran vaksin palsu. Oleh karena itu, mereka diharapkan selalu waspada.

"Bayangkan 13 tahun sudah berlangsung vaksin palsu beredar, tentunya kita melihat lemahnya pengawasan dan juga lalai dalam mengontrol obat-obatan, yang masuk dan beredar di pasaran. jadi kinerja Kemenkes dan BPOM perlu dipertanyakan," tegasnya.

Menurutnya, pihaknya menyampaikan lima poin dalam peredaran vaksin palsu. Selain mengapresiasi langkah penegak hukum yakni kepolisian dapat menangkap jaringan, Krisna mendesak Kemenkes mengidentifikasi kepada seluruh korban untuk dilakukan vaksinasi ulang dengan penanganan medis.

"Kita mendesak kepada seluruh rumah sakit dan apotik agar menyerahkan vaksin palsu yang sudah beredar.  JARI meminta penegak hukum agar menghukum para tersangka dengan seberat-beratnya. Tidak kalah penting agar Presiden RI memberhentikan Kepala BPOM sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian," katanya.

Krisna meminta penegak hukum tidak terhenti sampai sejumlah orang yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Namun terus mengungkap siapa oknum utama di balik peredaran vaksin palsu. "Siapa pun, termasuk oknum pemerintah, karena peredaran itu merugikan masyarakat," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,