Bank Bengkulu Jangan Sampai Dimerger

Bank Bengkulu Jangan Sampai Dimerger

Bank Bengkulu

Bengkulu - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu menyatakan provinsi ini harus mempertahankan Bank Bengkulu sebagai bank milik daerah tersebut.

"Modal Rp 1 triliun itu wajib dipenuhi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, jangan sampai Bank Bengkulu dimerger sebab kurangnya sektor penguatan modal. Jika tidak melakukan penguatan modal, merger atau akuisisi kemungkinan akan terjadi, karena pada 2015 kita akan masuk masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)," kata Kepala OJK Bengkulu, Fauzi Nugroho di Bengkulu, Selasa (11/11/2014).

Dia mengatakan, untuk sektor perbankan, masyarakat ekonomi ASEAN baru akan diberlakukan pada 2020, tetapi sedini mungkin, perbankan terutama bank pembangunan daerah harus melakukan penguatan, dan yang terpenting yakni penguatan modal.

"Memang even itu untuk perbankan berlaku pada 2020, tetapi pada 2015 sudah masuk tenaga kerja industri lain diluar perbankan akan masuk (MEA), jadi mau tidak mau, mulai awal 2015 ini (Bank Bengkulu) sudah harus melakukan penguatan modal," katanya.

Menurut Fauzi, sangat disayangkan sekali, jika Bank Bengkulu dimiliki pihak luar atau pemegang saham terbesar akhirnya bukan dimiliki daerah tersebut.

"Bank Bengkulu sangat menarik minat investor, jika dilihat dari sudut pandang prospek dan keuntungan, ini bank yang indah, sangat sayang keuntungan itu tidak dinikmati Bengkulu sendiri, kalau terjadi merger atau akuisisi," katanya.

Untuk dari Januari 2015 hingga Mei 2016, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota selaku pemegang saham diharapkan "all out" melakukan penguatan modal.

"Sehingga Juni 2016 tercapai modal Rp 1 triliun, itu yang harus dilakukan pengendali atau pemegang saham, setelah 2016, mulai bertahap, sampai Bank Bengkulu menuju IPO, dan sebagian bisa dijual di bursa saham, dengan begitu bank ini akan menjadi besar tetapi tetap menjadi milik daerah," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Bengkulu, Wimran Ismaun mengungkapkan, saat ini, menurut modal yang dimiliki bank tersebut hingga akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp 321 miliar, atau masih kurang sebesar Rp 679 miliar dari modal minimum sesuai BRC.

"Sesuai dengan regulasi BPD Regional Champion (BRC) jilid II, modal bank harus minimum Rp1 triliun, kami sudah mengundang pemegang saham beserta mitra untuk mengupayakan modal minimum tersebut," ujarnya. (AY)

.

Categories:Perbankan,
Tags:perbankan,