Tersangka Pejabat Ditjen Pajak dan Pengusaha Ditahan KPK

Tersangka Pejabat Ditjen Pajak dan Pengusaha Ditahan KPK

Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Handang Soekarno yang ditangkap KPK. (foto - antara)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka, kasus dugaan suap pengamanan wajib pajak PT EK Prima. Yakni ‎Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Handang Soekarno dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima Rajesh Rajamohanan Nair.

Penetapan keduanya merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) Tim Satgas KPK di Springhill Kemayoran Jakarta Pusat, Senin malam. "HS, Kasubdit Bukti Permulaan Ditjen Pajak dan RRN Presdir PT EKP," kata Ketua KPK Agus Rahardko di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Turut diamankan pihak lainnya, antara lain tiga orang staf Rajesh. Ada juga ajudan Handang yang turut diamankan. Awalnya KPK mendapatkan informasi adanya penyerahan uang dari Rajesh kepada Handang di Springhill sekitar pukul 20.00 WIB. Saat keluar dari Springhill sekitar pukul 20.30, penyidik menangkap Handang serta sopir dan ajudannya.

Bersama dengan Handang serta sopir dan ajudannya, penyidik langsung bergerak ke kediaman Rajesh di Springhill. Rajesh pun diringkus. Mereka kemudian dibawa ke Kantor KPK. Saat hampir bersamaan, penyidik mengamankan tiga staf Rajesh. Satu orang diamankan di Pamulang Tangerang Selatan Banten, satu lagi di Pulomas Jakarta Timur dan satu lagi di Surabaya.

"Dari lokasi diamankan uang sejumlah 148.500 dolar AS atau setara Rp 1,9 miliar. Uang itu diduga terkait dengan permasalahan pajak PT EKP, antara lain Surat Tagihan Pajak atau STP sebesar Rp 7,8 miliar," katanya.

Semua yang diamankan diperiksa intensif di KPK. Dalam waktu 1x24 jam KPK menetapkan Handang dan Rajesh sebagai tersangka. Sisanya berstatus saksi. "P‎enyidik memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara ini ke tingkat penyidikan, sejalan dengan penetapan dua orang sebagai tersangka," tegas Agus.

‎Atas perbuatannya, Handang sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 ‎huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11‎ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). ‎Sementara Rajesh selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,