Handang Dijanjikan Rp 6 M Bereskan Pajak PT EKP Rp 78 M

Handang Dijanjikan Rp 6 M Bereskan Pajak PT EKP Rp 78 M

Presiden ?Direktur PT EK Prima, Rajesh Rajamohanan Nair jadi tahanan KPK. (foto - ist)

Jakarta - Suap yang diterima Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Handang Soekarno sebesar 148.500 dolar AS atau setara dengan Rp 1,9 miliar dari Presiden ‎Direktur PT EK Prima, Rajesh Rajamohanan Nair, terkait sejumlah permasalahan pajak di PT E.K Prima. 

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardko di Gedung KPK Jakarta, Selasa (22/11/2016) permasalahan itu antara lain surat tagihan pajak atau STP sebesar Rp 78 miliar. Rajesh dan Handang membuat kesepakatan agar tagihan Rp 78 miliar itu hilang. Rajesh menjanjikan akan memberikan Rp 6 miliar kepada Handang, jika tagihan tersebut bisa dihilangkan. 

"Uang setara Rp 1,9 miliar yang diamankan saat OTT merupakan pemberian tahap pertama," kata Agus. Handang yang diduga sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. Sementara Rajesh yang diduga sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Korupsi.

Agus menjelaskan, soal kronologi OTT tersebut pihaknya mendapat laporan dari masyarakat mengenai praktik rasuah tersebut. Awalnya, pihak KPK mendapatkan informasi adanya penyerahan uang dari Rajesh kepada Handang di Springhill sekitar pukul 20.00.

Penyidik kemudian menangkap Handang serta sopir dan ajudannya saat keluar dari Springhill sekitar pukul 20.30 WIB. Penyidik, saat itu mengamankan uang 145.800 dolar AS atau sekitar Rp 1,9 miliar. Setelah mengamankan Handang, penyidik kemudian memboyongnya ke kediaman Rajesh di Springhill. 

Tim kemudian mengamankan Rajesh dan membawanya ke kantor KPK. Dalam waktu yang bersamaan, penyidik mengamankan tiga staf Rajesh di tempat terpisah, yakni di Pamulang Tangerang Selatan Banten, Pulomas Jakarta Timur dan Surabaya Jawa Timur. "OTT ini berdasarkan informasi dari masyarakat," tegas Agus.

Dalam jumpa pers di gedung KPK Jakarta, turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan La Ode M Syarif. Menurut Laode, pihaknya akan mendalami dugaan apakah ada pihak lain yang pernah "diurus" Handang terkait masalah pajak. "Tentunya kalau ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini KPK akan menelusurinya,” kata Laode.

Meski demikian, pihaknya untuk saat ini fokus pada pengembangan kasus yang telah menjerat Handang dan Rajesh tersebut. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan juga memastikan, kasus ini terus dikembangkan pihaknya. Terlebih, klaim Basaria, pihaknya punya banyak data untuk mengembangkan dan menuntaskan kasus ini. "Kami punya banyak data untuk dikembangkan,” kata Basaria.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan,  pihaknya memberikan akses seluas-luasnya kepada KPK untuk mengusut kasus ini. Sri mengklaim langkah itu sebagai bentuk dukungan Kemenkeu terhadap lembaga antirasuah, dalam menuntaskan kasus suap yang melibatkan anak buahnya tersebut. 

Handang sendiri sudah diberhentikan dari jabatannya. Langkah itu dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan. "Ini sudah masuk ke penegakan hukum, oleh karena itu Kemenkeu akan berkomitmen membuka akses seluas luasnya bagi KPK mendalami kasus ini,” katanya.

Atas perbuatan yang dilakukan anak buahnya itu, Sri mengaku kecewa. Ia menilai, perbuatan Handang telah mencederai upaya Ditjen Pajak dalam melakukan pembenahan di bidang administrasi perpajakan, organisasi dan sumber daya manusia. Padahal, pihaknya ingin terus membangun kepercayaan publik.

Sri sendiri mengapresiasi langkah KPK yang menangkap oknum nakal Ditjen Pajak. Ia memandang tangkap tangan ini menjadi hikmah dalam upaya membangun Ditjen Pajak yang bersih dari korupsi dan berintegritas. "Namun di Kemenkeu secara keseluruhan. Saya meminta KPK membantu kami,” tegas Sri. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:,