Kapolri Ancam Pidanakan Ormas 'Sweeping' Tempat Publik

Kapolri Ancam Pidanakan Ormas 'Sweeping' Tempat Publik

Kapolri Ancam Pidanakan Ormas 'Sweeping' Tempat Publik. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta organisasi kemasyarakatan (ormas), untuk tidak merazia tempat-tempat umum. Hal itu terkait adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengtang atribut Natal, yang tak boleh dikenakan umat Islam.
 
"Saya minta seluruh Kapolres, Kapolda agar bubarkan mereka. Datangi baik-baik, suruh bubar," kata Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/12/2016). Pihaknya juga tidak akan ragu menerapkan pasal pidana kepada ormas, yang enggan dibubarkan ketika menggelar razia. 
 
Menurutnya, hukuman bisa saja diperberat bilamana ada korban dalam razia itu. "Kalau enggak mau bubar, tangkap. Gunakan Pasal 218 KUHP. Barang siapa yang diperintahkan bubar tapi tidak membubarkan diri dapat dipidana. Kalau dia melawan, ada korban luka dari kita (polisi) itu ancamannya 7 tahun," tegas Tito.
 
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memanggil Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Luar Negeri untuk berkoordinasi, terkait kehadiran negara untuk masyarakat dan pengamanan Natal dan Tahun Baru.
 
"Ada dua hal yang kami bahas. Pertama, bagaimana negara harus hadir di tempat dan waktu yang kritis, di mana masyarakat harus terlindungi secara hukum. Kedua, kami membincangkan masalah pengamanan kegiatan Natal dan Tahun Baru," kata Wiranto.
 
Menurutnya, terkait kehadiran negara, hal itu menyikapi aksi razia yang dilakukan Front Pembela Islam di Surabaya. Aksi itu ditegaskan melanggar hukum. "Pada prinsipnya aksi sweeping adalah upaya paksa dari suatu organisasi kemasyarakatan kepada masyarakat. Itu tidak dibenarkan dan melanggar hukum," katanya.
 
Ia memaparkan, upaya paksa hanya dapat dilakukan aparat keamanan seperti Polri, Jaksa atau KPK. Lembaga ini yang secara hukum memiliki wewenang melakukan upaya paksa. "Adanya ormas yang melakukan sweeping dengan alasan apapun tidak dibenarkan," tegas Wiranto.
 
Mengenai pengamanan Natal dan Tahun Baru 2017, lanjut Wiranto pemerintah telah melakukan koordinasi lintas lembaga, demi menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat saat melaksanakan ibadah atau merayakan liburan. "Kami minta masyarakat bisa bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban". (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,