Demokrat Kecam Aktor Politik Penggerak Demo Rumah SBY

Demokrat Kecam Aktor Politik Penggerak Demo Rumah SBY

Petugas memperketat penjagaan di SBY kawasan Jalan Mega Kuningan Timur VII Kuningan Jakarta Selatan. (foto - ist)

Jakarta - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menduga, ada aktor politik yang sengaja memanfaatkan para mahasiswa, untuk melakukan demo di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kawasan Jalan Mega Kuningan Timur VII Kuningan Jakarta Selatan.
 
Untuk itu, pihaknya mengecam segala macam tindakan politik yang berkaitan dengan aksi tersebut. "Hati-hati ada kekuatan politik tertentu yang masih harus kita cari, yang memanipulasi adik-adik mahasiswa untuk terlibat dalam suatu konspirasi politik tertentu. Itu harus dicegah," kata Rachland, Senin (6/2/2017).
 
Ia mengatakan, ada pihak lain yang coba memanfaatkan rombongan mahasiswa gabungan yang sebelumnya mengikuti acara Jambore di Cibubur Jakarta Timur, untuk melakukan demonstrasi di depan rumah Presiden ke-6 RI itu. "Sekali lagi saya bertanya, mengetahui dan mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan, sebagian besar mahasiswa itu justru tidak tahu demonya dibawa ke sini," katanya.
 
Rachland menyatakan, memang pada dasarnya aksi unjuk rasa merupakan hak demokrasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hanya saja, harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. "Perlu diingatkan, tidak boleh oleh undang-undang, dilarang (unjuk rasa) dilakukan di depan kediaman seseorang, apalagi yang dilindungi negara," tegas Rachland.
 
Oleh karena itu, pihaknya tak mau terburu-buru menyimpulkan akar permasalahan tersebut. Rachland menyerahkan pengusutan peristiwa penggerudukan rumah SBY tersebut sepenuhnya kepada kepolisian. "Saya enggak tahu (terkait Pilkada). Itu yang harus dijawab oleh aparat hukum," tambah Rachland.
 
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menilai, demo di depan rumah SBY bisa berpotensi menjadi ancaman serius, jika tidak diantisipasi dengan tepat dan profesional. Mantan presiden beserta keluarganya harus mendapat pengamanan yang baik.
 
"Setelah masa tugas presiden berakhir, sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa-jasanya kepada NKRI perlu mendapatkan pengamanan," kata Didik. Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR itu mrnyatakan, ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan mantan presiden beserta keluarga,  dapat menjatuhkan martabat dan kewibawaan pemerintah.
 
"Bahwa pengamanan terhadap mantan presiden dan keluarganya menjadi kewajiban negara, sebagaimana diamanahkan dalam PP 59 Tahun 2013," katanya. Apa yang terjadi dalam demo di kediaman SBY menjadi potret buruk hadirnya negara. 
 
Ia mengatakan, Polri seharusnya sejak dini sudah bisa mengambil tindakan preventif atas adanya unjuk rasa itu. "Seharusnya Polri menjaga netralitas dalam politik praktis dan menegakkan aturan. Polri tidak boleh melakukan pembiaran. Jangan sampai karena pesanan kepentingan, Polri tidak menegakkan aturan," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,