H-1 Pilkada Serentak Polda Metro Tetapkan Status Siaga I

H-1 Pilkada Serentak Polda Metro Tetapkan Status Siaga I

Polda Metro Jaya menetapkan Status Siaga I jelang Pilkada Serentak. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Hari Rabu besok 15 Februari 2017, sebanyak 101 daerah akan melakukan pemungutan suara memilih pemimpin mereka lima tahun ke depan periode 2017-2022 di Pilkada Serentak. Salah satu yang ikut menggelar pilkada, yakni Provinsi DKI Jakarta.

Mapolda Metro Jaya menetapkan status siaga I untuk wilayah Jakarta mulai besok. "Untuk Pilgub DKI, status Jakarta siaga satu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

Menurut Argo, meski menetapkan status siaga I sejauh ini situasi di Ibukota masih relatif aman dan kondusif. Untuk pengamanan, polda dibantu TNI dan sejumlah personel dari polda daerah lainnya.

"Kondisi di DKI Jakarta semuanya aman, tidak ada yang kerawanan karena anggota sudah kita siapkan semuanya dalam rangka pengamanan Pilgub DKI," katanya.

Argo mengatakan, polisi mengajak seluruh elemen dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pilkada yang aman serta damai. "Ayo bersama-sama menjaga acara ini dengan aman dan damai," tegas Argo.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu mencatat temuan adanya 600 kasus politik uang (money politic), yang terjadi selama masa tenang Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah yang menjadi penyelenggara. "Sayang  masih ada politik uang hampir di semua daerah," kata Ketua Bawaslu Muhammad.

Menurutnya, praktik politik uang tersebut tidak semua terjadi dalam bentuk pemberian uang. Namun diberikan dalam bentuk pemberian barang, seperti kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). "Yang membagikan ada tim sukses, relawan dan juga orang per orang," katanya.

Sejauh ini, penyelidikan atas temuan 600 kasus politik uang itu masih didalami oleh Bawaslu. Jika memang terbukti sengaja dilakukan oleh kandidat, Bawaslu memastikan akan mengajukan proses diskualifikasi terhadap calon kepala daerah yang melanggar.

"Kalau memang ada fakta dan itu bisa dibuktikan, maka kami akan menggunakan kewenangan Bawaslu provinsi untuk diskualifikasi tanpa proses pengadilan," katanya.  (Jr.)**

.

Categories:Politik,
Tags:,