Vonis 4,5 Tahun Irman Gusman Jadi Sorotan Penyidik KPK

Vonis 4,5 Tahun Irman Gusman Jadi Sorotan Penyidik KPK

Irman Gusman divonis 4,5 tahun serta denda Rp 200 juta. (foto - ist)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih harus mengkaji putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, terhadap mantan Ketua DPD RI Irman Gusman. Pasalnya, putusan majelis hakim yang diketuai Nawawi Pamolango, jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut Irman diganjar 7 tahun penjara.

"Terkait vonis pengadilan Tipikor terhadap Irman Gusman, KPK akan mempertimbangkan upaya hukum banding atau tidak. Kami akan pikir-pikir," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya Kuningan Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017). 

Menurutnya, meski pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya hakim atas pidana tambahan yakni pencabutan hak politik Irman Gusman, pencabutan hak politik Irman adalah sejarah baru. Sebab, meski KPK sudah menuntut terhadap para pelaku korupsi, baru dalam sidang Irman ini dikabulkan hakim di tingkat Pengadilan Tipikor Jakarta. 

Febri menyatakan, langkah majelis hakim sudah sejalan dengan amanat Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP, serta Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Pemberantasan Korupsi. Dan KPK memandang, pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi terkait posisi dan jabatan politik ini sangat penting supaya ada efek jera. "Jadi ini merupakan sesuatu yang penting diterapkan secara konsisten". 

Sebelumnya, tidak hanya pidana pokok, majelis hakim yang diketuai Nawawi Pamulango juga mencabut hak politik Irman Gusman. "Menetapkan tidak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun usai menjalani pidana pokok," kata Nawawi, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Jalan Bungur Besar Raya Kemayoran Jakarta Pusat.

Nawawi menjelaskan, tujuan pencabutan hak politik untuk melindungi publik dari kemungkinan terpilihnya oknum berperilaku koruptif, dalam jabatan publik seperti anggota DPR, DPD dan MPR.

Adapun pidana pokoknya, Irman Gusman divonis empat tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan. Irman terbukti menerima Rp 100 juta dari Bos CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi, sebagaimana dakwaan Jaksa pada alternatif pertama.

Suap itu diberikan karena Irman membantu pengurusan kuota gula impor milik Bulog untuk perusahaan Sutanto, yang didistribusikan lagi ke daerah Sumbar. Majelis hakim mengangap Irman terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. (Jr.)**

.

Categories:Daerah,
Tags:,