KPK Sita CCTV di Gedung MK Terkait Usut Suap Patrialis

KPK Sita  CCTV di Gedung MK Terkait Usut Suap Patrialis

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (foto - ist)

Jakarta - Rekaman kamera pengawas atau CCTV Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan terkait kasus perkara suap Judicial Review UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar.
 
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, penyitaan itu dilakukan saat penyidik melakukan penggeledahan di gedung lembaga pengawal konsititusi itu. "KPK sudah lakukan penyitaan terhadap CCTV yang relevan, saat penggeledehan di MK," kata Febri di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).
 
Penyitaan untuk mendalami dugaan Kamaludin yang melakukan dua kali pertemuan dengan Patrialis Akbar, di Gedung Mahkamah Konstitusi. Hal itu juga menyusul pernyataan Ketua MK Arief Hidayat, yang mempersilakan KPK untuk melakukan pengecekan kamera pengawas.
 
"Saya enggak tahu persis, dan yang tahu rekaman CCTV. Dan untuk bisa ketemu Hakim di MK harus mendaftar KTP ditinggal dan nomor HP, kemudian atas izin hakim yang bersangkutan," kata Arief beberapa waktu lalu.
 
Terkait kehadiran tersangka yang diduga berperan sebagai perantara, Kamaludin, Febri menjelaskan kehadirannya untuk kebutuhan proses penyidikan lebih lanjut. "Terhadap Kamaludin dilakukan pengambilan foto untuk kebutuhan proses penyidikan," tegas Febri.
 
Dalam kasua itu, KPK telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Patrialis Akbar, Basuki Hariman, NG Fenny dan Kamaludin. Patrialis berusaha mewujudkan keinginan Basuki selaku permohonan uji materi perkara dengan nomor 129/puu-xxi/2015. Basuki menjanjikan sejumlah uang 200 ribu dolar Singapura dan 20 ribu dolar AS.
 
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pun akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Patrialis Akbar secara tidak hormat, lantaran yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik perilaku hakim konstitusi. (Jr.)**
.

Categories:Daerah,
Tags:,