Korsel Gelar Pilpres 9 Mei Setelah Park Resmi Dimakzulkan

Korsel Gelar Pilpres 9 Mei Setelah Park Resmi Dimakzulkan

Massa pengunjuk rasa membawa lilin dalam aksi anti-pemerintah menuntut Presiden Korsel Park Geun-Hye mengundurkan diri karena skandal korupsi di pusat Kota Seoul Desember lalu. (foto - Reuters)

Seoul - Park Geun-hye resmi dimakzulkan oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel). Park merupakan presiden terpilih pertama yang diberhentikan, setelah didakwa skandal korupsi dan kolusi.

Mahkamah Konstitusi mengesahkan pemakzulkan Park setelah delapan hakim secara bulat mendukung keputusan, yang diajukan oleh majelis nasional yang menuduh Park terlibat kasus pemerasan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan membocorkan rahasia negara.

Dikutip dari The Guardian, Jumat (10/3/2017) keputusan Mahkamah Konstitusi itu disampaikan melalui siaran televisi di tengah penjagaan keamanan ketat, di gedung pengadilan konstitusi di Seoul. Menyusul pemakzulan, Park yang merupakan putri dari diktator Park Chung-hee, tidak lagi menikmati kekebalan eksekutif atas dakwaan kriminal sebagai presiden.

Hukum di Korsel tidak memungkinkan Park sebagai seorang presiden duduk di kursi terdakwa. Tidak ada gugatan yang dapat diajukan terhadap dirinya hingga ia diberhentikan atau masa tugasnya berakhir pada Februari 2018. "Tingkah laku presiden secara serius mengganggu semangat...demokrasi dan supremasi hukum. Presiden Park Geun-hye...telah diberhentikan," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Lee Jung-mi.

"Tindakannya mengkhianati kepercayaan rakyat. Seluruhnya adalah pelanggaran berat atas hukum, yang tidak dapat ditoleransi," sebutnya. Sejak Desember 2016, kekuasaan Park telah dibekukan dan untuk sementara bertindak sebagai pelaksana tugas presiden adalah Hwang Kyo-ahn, yang juga menjabat sebagai perdana menteri.

Korsel kini memiliki waktu 60 hari untuk memilih pemimpin baru dan pemilu presiden, yang diperkirakan akan berlangsung pada 9 Mei 2017. Kuat dugaan pemilu kali ini akan memenangkan kelompok liberal, setelah nyaris 10 tahun lebih negara itu dikuasai kelompok konservatif di bawah Park dan pendahulunya, Lee Myung-bak.

Jajak pendapat menunjukkan Moon Jae-in, salah seorang veteran anggota parlemen dari partai oposisi Demokrat merupakan sosok capres favorit untuk menggantikan Park. Moon telah menyerukan dilakukannya dialog dengan Korut, terkait program nuklir dan rudal balistik. 

Gaya Moon berbeda dengan Park yang cenderung keras terhadap rezim Pyongyang. Secara signifikan, Moon yang merupakan mantan pengacara HAM telah bersumpah untuk mempertimbangkan kembali rencana penempatan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat, menyusul keberatan Tiongkok.

Ternyata Park bukan presiden pertama yang dimakzulkan oleh majelis nasional. Presiden Roh Moo-hyun pada tahun 2004 pernah merasakan hal yang sama. Namun dua bulan berikutnya Mahkamah Konstitusi mengumumkan dugaan pelanggaran UU dan inkompetensi, tidak mendukung pemberhentiannya. (Jr.)**

.

Categories:Internasional,
Tags:,