Pemkot Bandung Gratiskan PBB bagi 1.384 Warga Miskin

Pemkot Bandung Gratiskan PBB bagi 1.384 Warga Miskin

Pemkot Bandung rencanakan menggratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga miskin. (foto - ilustrasi)

Bandung - Sedikitnya 1.384 wajib pajak yang notabene masuk alam kategori warga miskin, direncanakan bakal digratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan adanya pembebasan itu, pendapatan pajak Kota Bandung berkurang Rp 5,1 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daeeah (BPPD) Kota Bandung, Ema Sumarna di sela sosialisasi NJOP (nilai jual objek pajak) menyatakan, jumlah warga miskin berdasarkan data Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mencapai 63.263 kepala keluarga (KK). Namun tidak seluruhnya dibebaskan, hanya 1.384 wajib pajak.

"Mereka yang miskin itu ada yang punya rumah dan tidak. Kalau di aturan kita yang rumahnya 8 meter persegi ke bawah masuk kriteria miskin. Namun dilihat dari kemampuan daya belinya juga," katanya.

Menurutnya, pembebasan PBB bagi warga miskin ini merupakan keinginan walikota. Jika kebijakan ini benar-benar ditetapkan, tentunya BPPD akan kembali memverifikasi datanya. "Jangan sampai nanti orang itu mengaku-ngaku miskin, itu tidak boleh," tegas Ema.

Pembebasan PBB tersebut, katanya didasarkan pada keadilan yang proporsiaonal. "Yang kaya memperhatikan yang kurang beruntung, yang beruntung mendapatkan layanan proteksi apapun  dari kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah," ungkapnya.

Dalam melaksanakan pembebasan PBB bagi warga miskin, akan dideklarasikan oleh pimpinan. "Kebijakan tersebut merupakan ranah pimpinan. Tentu yang akan mendeclare adalah pak walikota dan pak wakil walikota," katanya.

Dengan adanya pembebasan PBB bagi warga miskin, Ema mengakui Pemkot Bandung bakal kehilangan potensi pajak sebesar Rp 5,1 miliar. Meski begitu, pendapatan pajak dari PBB akan mendapat tambahan sebesar Rp 148 miliar, seiring dengan penyesuian NJOP.

"Jadi, ada penyesuaian NJOP dengan angka paling kecil 3 persen dan paling besar 100 persen," katanya. Mengenai  penyesuaian100 persen, yakni untuk di jalan arteri sekunder atau kawasan perdagangan dan perkantoran.

"Kita bisa ilustrasikan di Jalan Asia Afrika misalnya, kemarin Rp 10,5 juta per meter  menjadi Rp 20,5 juta. Artinya, ada kenaikan  100 persen NJOP. Sebab kalau lihat di lapangan sulit nyari harga Rp 20 -30 juta,  NPOP 50 juta. NJOP Dago menjadi Rp 18 -20 juta. Namun di lapangan enggak ada harga segitu, mencapai sekitar Rp 30 - 40 juta," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,