2,5 Tahun Jokowi Utang Pemerintah Tambah Rp 1.067 Triliun

2,5 Tahun Jokowi Utang Pemerintah Tambah Rp 1.067 Triliun

Utang luar negeri bertambah sebesar Rp 1.067 triliun selama 2,5 tahun pemerintahan Jokowi - JK. (foto - ilustrasi)

Jakarta - Sekitar 2,5 tahun pemerintahan pimpinan Jokowi - Jusuf Kalla berlangsung, jumlah utang luar negeri pemeritnah Indonesia bertambah sebesar Rp 1.067,4 triliun.
 
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagian besar dari pertambahan utang itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot oleh pemerintah. Selain untuk pembangunan infrastruktur, utang juga bertambah untuk membayar cicilan utang sebelumnya.
 
"Sebagian besar dipakai untuk pembangunan tapi karena defisit primer, kita juga harus membayar utang yang sebelumnya, Dengan begitu, tambahan itu lebih besar ketimbang yang dikurangi, hamoir semua negara begitu" kata JK di Jakarta, Selasa (4/7/2017).
 
Namun demikian JK mengatakan, rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) di Indonesia masih rendah, yaitu di kisaran 27 persen. Rasio utang Amerika Serikat (AS) berada di angka 100 persen. Bahkan, Jepang sudah di atas 100 persen. "Hanya Jepang dia pinjam dari dalam negeri dari lembaga pensiun, kalau AS cetak uang," katanya.
 
Jumlah utang pemerintah Indonesia per akhir Mei 2017 telah mencapai Rp 3.672,33 triliun. Menurut JK, pemerintah akan sangat hati-hati. Pemerintah akan menjaga defisit APBN tidak melebihi 3 persen dari PDB.
 
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 masih berkisar Rp 2.604,93 triliun, dan naik hingga posisi di akhir Mei 2017 menjadi Rp 3.672,33 triliun.
 
SebelumnyaMenteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, jumlah itu masih dalam taraf aman atau tidak membahayakan. Meski mengakui pertumbuhan utang Indonesia naik cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, rasio utang yang berada di kisaran 27,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
 
Angka itu tergolong masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain. "Kita tidak termasuk negara yang utangnya sudah banyak. Kalau dilihat perbandingan utang negara, itu ya kita jauh di bawah, meski memang pertumbuhannya agak tinggi," katanya.
 
Pinjaman utang sendiri dilakukan untuk membangun infrastruktur. Namun di saat yang sama, pemerintah juga berpikir agar infrastruktur tidak dibangun hanya melalui anggaran negara atau APBN, tapi juga mengundang investor.

"Ini semua akan sangat ditentukan seberapa mampu kita membuat skema pembiayaan infrastruktur tersebut, tidak terlalu bergantung kepada APBN. Namun, lebih mengutamakan dari kalangan investor," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,