Disyanjak Ungkap Pemalsuan Setoran PBB Rp 143 Juta

Disyanjak Ungkap Pemalsuan Setoran PBB Rp 143 Juta

ilustrasi

Bandung - Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung mengungkap pemalsuan bukti setoran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari dua perusahaan wajib pajak senilai Rp 143 juta.

"Ya penemuan adanya pemalsuan bukti setoran PBB pada Rabu (19/11/2014) kemarin, setelah dicek memang belum ada setoran masuk untuk wajib pajak itu, nilainya Rp143 juta," kata Kepala Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung Priana Wirasaputra di Bandung, Kamis (20/11/2014).

Ia menyebutkan, penemuan kasus pemalsuan itu membuat pihaknya kian waspada dan akan mencermati kemungkinan ada kasus serupa lainya.

Menurut Priana, bukti setoran PBB palsu itu baru pertama kali ditemukan, dan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Bank BJB sebagai penerima setoran PBB di Kota Bandung, dan ternyata PBB wajib pajak itu belum masuk. Sedangkan perusahaan itu menyatakan sudah membayarkannya.

"Kami akan melaporkan temuan ini kepada kepolisian karena sudah masuk ranah pidana, sehingga diharapkan dapat segera terungkap dan kasus itu bisa dihindarkan," katanya.

Menurut dia, PBB dari perusahaan itu untuk tahun 2013-2014. Pihaknya akan mencermati kemungkinan adanya kasus yang sama dan ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati.

"Dengana adanya temuan ini masyarakat wajib pajak harus waspada, bayarkan PBB langsung ke Disyanjak atau melalui Bank BJB langsung. Jangan biasakan bayar pajak melalui pihak lain atau perantara," kata Priana.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat wajib pajak untuk tidak percaya dan tergiur bila ada oknum yang menawarkan jasa bisa mengurangi nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Urus sendiri apapun terkait PBB, jangan tergiur oleh oknum yang menawarkan jasa bisa mengurangi nilai pajak. Membayar PBB artinya ikut berperan dalam membiayai pembangunan," katanya.

Sebelumnya, Disyanjak Kota Bandung juga menemukan kasus pemalsuan bukti setoran BPHTB dimana kasusnya sudah dilaporkan kepada pihak berwajib. Namun demikian pihaknya belum bisa memastikan keterkaitan kedua kasus itu, ia menyerahkan pengusutannya kepada pihak berwajib untuk menanganinya.

Lebih lanjut, Priana yang mantan Kasatpol PP dan Dinas Pariwisata Kota Bandung itu menyebutkan, PBB merupakan sumber pendapatan kedua di Kota Bandung setelah BPHTB. Tahun 2014 ini Pemkot Bandung menargetkan bisa menghimpun pajak senilai Rp360 miliar.

"PBB merupakan pendapat kedua setelah BPHTB. Sehingga kasus ini harus diusut tuntas karena menodai semangat Kota Bandung untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih," kata Priana. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,