Jasa Keuangan Syariah Belum Terjamah

Jasa Keuangan Syariah Belum Terjamah

Jasa Keuangan Syariah Belum Terjamah

Jakarta - Rencana induk atau "master plan" jasa keuangan syariah akan mengatur pengembangan variasi pembiayaan syariah ke beberapa sektor yang belum terjamah, seperti sektor pembiayaan infrastruktur, kata Otoritas Jasa Keuangan.

"Salah satunya memang untuk variasi pembiayaan, karena selama ini pembiayaannya banyak ke sektor unit usaha kecil dan menengah," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad di perhelatan "Indonesian Islamic Economic Forum 2014" Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Di hadapan ratusan anggota MES, Muliaman meminta jajaran pemerintah daerah juga turut mengembangkan kontribusi lembaga keuangan syariah.

Dia meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan skema pembiayaan syariah dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembuatan jalan desa, irigasi, dan lainnya.

"Industri keuangan syariah tentu harus besar dulu untuk membiayai proyek yang besar-besar. Itu tantangan kita," ujarnya.

Sejalan dengan visi pemerintah untuk menggiatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, kata Muliaman, tidak tertutup kemungkinan industri keuangan syariah dapat memanfaatkan peluang itu.

Hal tersebut didukung juga dengan sudah semakin berkembangnya berbagai lini dalam industri keuangan syariah.

"Keuangan syariah tidak kalah dengan konvensional," ujar dia.

Selain variasi pembiayaan, Muliaman mengatakan, terdapat dua pilar lainnya yang akan dimuat dalam "master plan" keuangan syariah, yakni peningkatan literasi untuk menunjang keuangan inklusif, serta penguatan kelembagaan industri keuangan syariah.

"Masalah sosialisasi memang masih menjadi masalah pokok keuangan syariah. Banyak orang belum mengerti manfaat keuangan syariah," ujarnya.

"Master Plan" tersebut ditargetkan rampung sebelum 2015. Ketua Dewan Komisoner OJK menginginkan "Master Plan" tersebut sudah dapat disosialisasikan pada Januari 2015.

Gencarkan LKM Lebih lanjut, Muliaman menekankan, dengan tingkat penetrasi keuangan syariah yang masih lima persen, perlu adanya koordinasi empat pemangku kepentingan, yakni lembaga keuangan syariah, pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, dan kelompok masyarakat, untuk semakin menggiatkan jangkauan keuangan syariah.

"Pangsa pasar kita baru lima persen. Padahal keuangan syariah ini dapat menjadi pendekatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Muliaman juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat mulai gencar membangun lembaga keuangan mikro (LKM), yang kini regulasinya sudah dilonggarkan oleh OJK.

"Syarat modal minimum LKM di tingkat desa hanya 50 juta. Jadi dengan semakin banyaknya LKM, rentenir bisa lenyap," ujar dia.

Sedangkan, syarat modal minimum pembuatan LKM tingkat kecamatan adalah Rp100 juta, dan tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp500 juta. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan OJK yang dirilis Rabu (19/11) lalu. (AY)

.

Categories:Perbankan,
Tags:perbankan,